Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diancam pidana penjara kurang dari lima tahun. Hakim wajib mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari pengakuan terdakwa, kemampuan kerja, persetujuan terdakwa, riwayat sosial, hingga perlindungan keselamatan kerja.
Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward O.S. Hiariej, menegaskan penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional yang baru sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Kementerian Hukum, kata dia, hanya bertugas menyiapkan aturan dan pedoman normatifnya.
“Kementerian Hukum tidak mungkin bisa memastikan penerapan pidana kerja sosial itu seperti apa, karena tugas kami adalah membuat aturan. Peraturan-peraturannya sudah siap, nanti itu sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan hakim,” ucapnya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1) lalu.
Baca Juga:
- Plea Bargain KUHAP Baru, Efisiensi Proses Pidana atau Celah Transaksi?
- KUHAP Baru: AI dan BAP Elektronik Perkuat Akuntabilitas Aparat Penegak
Ia menjelaskan, dalam KUHP baru telah diatur pedoman pemidanaan atau standard of sentencing yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim. Secara umum, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari lima tahun (sesuai Pasal 85).
“Di dalam KUHP yang baru itu ada pedoman pemidanaan. Secara umum, kalau ancaman pidananya memenuhi syarat, hakim dapat menjatuhkan pidana kerja sosial,” katanya.
Pria yang akrab disapa Prof. Eddy itu menyebut pidana kerja sosial memiliki beragam bentuk. Pelaksanaan seluruh jenis pidana merupakan kewenangan jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, kata dia, telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi berlakunya pidana kerja sosial dalam KUHP baru. Setelah pelaksanaan, pembimbingan terhadap terpidana akan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
