Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP membawa dampak yang lebih luas dari sekadar aparat penegak hukum. Perubahan ini juga menjangkau profesi notaris, yang selama ini identik dengan ranah perdata, ke dalam dinamika hukum pidana yang kian kompleks.
Anggota Tim Ahli KUHP Nasional, Albert Aries menjelaskan KUHP sebagai ius poenale menentukan perbuatan yang tergolong tindak pidana. Sementara KUHAP sebagai ius puniendi mengatur kewenangan negara dalam penegakan hukum, dari penyidikan hingga penjatuhan sanksi. Dalam konteks notaris, KUHP tidak secara khusus mengatur atau menargetkan notaris sebagai subjek tindak pidana, karena tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam rumusan deliknya.
“Kalau rekan-rekan mencermati dan me-search apakah ada kata ‘notaris’ di KUHP sebagai ius poenale tadi, maka hanya ketemu di Penjelasan Pasal 272, itu pun tidak relevan dan hanya menerangkan terkait delik memasukkan ijazah atau tanda gelar tertentu,” ujarnya dalam Seminar Dampak Penerapan KUHP dan KUHAP Terhadap Profesi, Kamis (30/4/2026).
Namun, Albert menegaskan ketiadaan pengaturan khusus tidak berarti notaris bebas dari potensi perkara pidana. Sebab konsep penyertaan dan pembantuan dapat memperluas pertanggungjawaban. Penyertaan, menurutnya bukan memperluas rumusan delik, melainkan tanggung jawab pidana. Karena itu, notaris bisa dikaitkan jika terbukti turut serta, terutama sebagai ‘turut melakukan’ (medepleger).
Baca juga:
- Waspada! Ini Pasal-pasal yang Sering Menjerat Profesi Notaris dan PPAT
- Izin MKN Dinilai Hambat Penyidikan, Dua Advokat Ajukan Uji Materi UU Jabatan Notaris
Perubahan penting lainnya adalah perluasan definisi saksi dalam KUHAP baru. Kini, saksi tidak lagi terbatas pada yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung, tetapi juga mencakup pihak yang memiliki informasi atau data relevan dengan perkara.
“Dengan adanya sejumlah perluasan definisi saksi, bukan tidak mungkin notaris dipanggil sebagai saksi dalam suatu penyidikan perkara pidana, karena saksi sekarang juga mencakup orang yang menguasai data atau informasi,” ujarnya.
