KY Dalami Vonis Bebas Polisi Terdakwa Pencabulan Anak di Papua
Terbaru

KY Dalami Vonis Bebas Polisi Terdakwa Pencabulan Anak di Papua

KY akan memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk melakukan pendalaman dengan menganalisis terhadap putusan untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik hakim.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 3 Menit
Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata. Foto: Humas KY
Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata. Foto: Humas KY

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jayapura menjatuhkan putusan bebas terhadap seorang anggota kepolisian berpangkat Brigadir Dua, Alfian Fauzan Hartanto (AFH) dalam kasus dugaan pencabulan anak.

AFH sebelumnya didakwa melakukan pelecehan terhadap seorang anak di Keerom, Papua, pada tahun 2022. Keputusan ini diambil oleh Ketua Majelis Hakim Zaka Talpatty bersama dua hakim anggota, Corneles Waroi dan Ronald Lauterboom. Putusan perkara dengan nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap tersebut dibacakan pada Senin, 20 Januari 2025.

Dalam amar putusannya, Hakim Zaka menyatakan bahwa AFH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik dalam dakwaan alternatif kesatu maupun alternatif kedua. Oleh karena itu, majelis hakim membebaskan AFH dari seluruh dakwaan.

Baca Juga:

"Menyatakan terdakwa Alfian Fauzan Hartanto alias Alfian alias Pian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua," begitu bunyi amar putusan, dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jayapura.

Sebelumnya, Penasihat Hukum korban, Dede Pagundun telah melaporkan permasalahan ini ke Komisi Yudisial (KY melalui Penghubung KY wilayah Papua. Menurutnya, putusan hakim ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan terhadap anak, serta norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Dede menilai terdapat dugaan kuat bahwa hakim yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya dengan profesional, imparsial, dan berintegritas sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info