Advokat Luhut MP Pangaribuan berpendapat sama, Pasal 160 ayat (1) huruf c sifatnya imperatif alias memaksa karenanya tidak bisa ditafsirkan secara a contrario. Selain itu, tindakan majelis bisa dikatakan mengintervensi kewenangan dan tugas JPU untuk membuktikan dakwaannya.
Denny justru melihat nuansa lain dari penolakan hakim untuk menghadirkan Bagir. Menurut pengajar di Universitas Gadjah Mada itu, masalah sebenarnya bukan Bagir semata, tapi kecenderungan dari para hakim untuk merapatkan benteng barisan saling melindungi.
Jadi yang tidak dihadirkan sebagai saksi itu bukan Bagir pribadi tapi hakim melihat, kalau Bagir saja bisa dihadirkan, bagaimana mereka yang biasa. Jadi Ketua MA dijadikan benteng saja, ujarnya.
Dua Hal Berbeda
Namun demikian, Rifqi dan Denny mengingatkan agar pemeriksaan oleh KY tidak mengintervensi perkara. Kalau berbeda dalam hukum acara itu bisa dibetulkan bukan oleh KY tapi pengadilan yang lebih tinggi ujar Denny.
Terkait dengan rencana KY, Denny menyarankan agar KY mempelajarinya lebih lanjut. Ya silahkan, menurut saya bisa saja, walaupun KY lebih pada perilaku. Kalau memang ada perilaku yang mengarah ke mafia peradilan, KY tepat untuk masuk kesana, ujarnya.
Rifqi menegaskan yurisdiksi KY bukanlah soal Bagir Manan dipanggil tidak, tapi soal perilaku dari majelis hakim. Artinya, ia menilai pemanggilan Bagir dengan WO hakim ad hoc atau penyalah gunaan kewenangan ketua majelis adalah dua hal yang berbeda.
