Intinya, Ia menganggap perilaku majelis, baik perdebatan maupun WO tidak bijak. Kedua tindakan itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap majelis itu sendiri karena majelis akan terkesan tidak solid dan bias. Walk out apapun dasarnya tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau ada pemaksaan oleh ketua majelis, itu juga tidak bisa dibenarkan. Ini harus dibuktikan, ujarnya.
Berbeda dengan Rifqi, Denny Indrayana, Direktur Eksekutif Indonesia Court Monitoring (ICM) sedikit ragu untuk mengatakan kedua tindakan itu merendahkan martabat hakim. Pelanggaran perilaku kalau menurut saya misalnya menerima suap, menerima uang ujarnya.
Khusus soal WO, Denny malah menilai tidak ada masalah dengan langkah ketiga hakim Ad Hoc itu. Menurut Denny, jika dianalogikan dengan putusan maka WO tersebut bisa dikatakan sebagai dissenting opinion (pendapat berbeda). Menurutnya, jika dalam putusan saja tidak dilarang, apalagi dalam prosesnya yang menurut Denny kedudukannya lebih rendah.
Walaupun menyayangkan aksi WO, Djoko Sarwoko, hakim agung yang juga juru bicara Mahmakah Agung menolak menyatakan tindakan itu sebagai pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi. Sebagaimana dilansir harian Republika Kamis (4/5), Djoko menerangkan MA telah memerintahkan ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memanggil semua majelis hakim. WO itu yang pertama kali dalam praktik pengadilan di Indonesia ucap Djoko.
Pemanggilan Bagir Manan
Soal perlu tidaknya pemanggilan terhadap Bagir Manan yang menjadi pangkal permasalahan, Busyro dengan tegas berpendapat Bagir perlu dihadirkan. Alasannya, karena jaksa sudah mengajukan maka hakim terikat pada Undang-Undang untuk menghadirkan saksi yang diajukan Jaksa. Jika tidak, menurutnya hakim menabrak UU.
Ia juga menyayangkan majelis hakim yang justru merujuk SEMA, yang menurutnya bukan produk hukum. Tidak selesai sampai disitu, Busyro juga mengkritik pendapat majelis yang menyatakan saksi yang akan diajukan (Bagir Manan, red) tidak ada relevansinya. Ini ‘kan tidak logis, belum diperiksa kok sudah dikatakan seperti itu. Dan itu mengabaikan hak JPU dan kewajiban hakim. tukasnya.
Selain itu, Busyro menilai penafsiran majelis hakim atas Pasal 160 ayat (1) huruf c secara a contrario tidak tepat. Karena, dalam perkara pidana kebenaran materiil harus diutamakan. Sehingga kalau hakim akan menafsirkan, seharusnya menuju pada kebenaran materiil yang didapat dalam proses persidangan. Caranya, dengan memeriksa saksi. Kalau sudah jelas, kemudian pakai penafsiran a contrario berarti kebenaran apa yang mau diperoleh, tanyanya.
