Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan untuk memberhentikan sementara salah satu komisioner yang juga merupakan Wakil Ketua KIP, Usman Abdhali Watik. Keputusan ini diambil karena Usman telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan KIP. Dewan Kehormatan KIP merekomendasikan sanksi pemberhentian sementara terhadap Usman.
“Dewan Kehormatan menyatakan Usman Abdhali Watik terbukti melanggar kode etik, kemudian merekomendasikan kepada KIP untuk memberhentikan sementara Usman selama 3 bulan,” ujar Ketua KIP, Abdul Rahman Ma'mun, dalam konferensi pers di Kantor KIP Jakarta, Selasa (04/9).
Rahman mengatakan rekomendasi yang diberikan Dewan Kehormatan KIP juga dinyatakan sebagai keputusan kelembagaan KIP yang sebelumnya mengadakan rapat pleno. “Keputusan ini berlaku terhitung sejak hari ini. Pleno Komisioner menyepakati akan melakukan restrukturisasi posisi wakil ketua yang dijabat oleh yang bersangkutan sebagai bentuk pembenahan di internal KIP,” katanya.
Selama masa pemberhentian itu, kata Rahman, KIP akan mencabut hak-hak Usman sebagai komisioner KIP. “Sesuai aturan internal KIP, sebagai pelaksana putusan Dewan Kehormatan, KIP akan menghentikan segala hak-haknya selama menjalani masa pemberhentian sementara itu,” jelasnya.
Usman Abdhali Watik diduga melakukan pelanggaran kode etik mencakup tiga poin. Pelanggaran pertama menyangkut disiplin kerja. Usman diduga jarang masuk kantor selama kurun waktu lima bulan, tetapi dia masih menerima hak-haknya dari negara. Kedua, Usman tidak memberikan informasi kepada KIP terkait kerjasama yang dilakukannya dengan pihak lain secara sepihak.
Selain itu, Usman diduga melakukan perjalanan dinas ketika menghadiri undangan konferensi di luar negeri yang dipertanyakan efektivitasnya. Usman datang setelah konperensi selesai.
Dugaan ini terungkap setelah tim verifikasi KIP yang terdiri dari Danang Widoyoko (ICW), Sadjan (Kemenkominfo), Sulastio (IPW), Agus Wijayanto (Tenaga Ahli KIP) dan Fathul Ulum (Tim Hukum KIP) melakukan penelusuran adanya dugaan pelanggaran tersebut. Dari penelusuran tersebut, tim verifikasi KIP menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan Usman bersalah melakukan pelanggaran kode etik.
Sebelumnya, KIP telah membentuk Dewan Kehormatan Komisi Informasi Pusat yang diketuai Harifin A Tumpa (Mantan Ketua MA), Akhiar Salmi (Akademisi FH UI, mantan anggota Pansel KPK) dan Natalia Soebagjo (Ketua Dewan Pengurus Transparansi Internasional Indonesia) lewat Keputusan Ketua KIP No. 05/KEP/KIP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012.
Dewan Kehormatan KIP terhitung sudah tiga kali menggelar sidang secara tertutup dengan memeriksa Usman selaku terlapor dan sejumlah saksi-saksi.
















