Urgensi pelindungan masyarakat tercermin dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Indeks inklusi keuangan telah mencapai 93,61%, sedangkan literasi baru 69,57%, sehingga terdapat kesenjangan 24,04 poin persentase. Kesenjangan terbesar terdapat pada usia 15–17 tahun, disusul usia 51–79 tahun. Dengan demikian, tingginya akses belum selalu diikuti kemampuan memahami manfaat, biaya, risiko, keamanan transaksi, dan legalitas produk keuangan (OJK, LPS, & BPS, 2026).

Perkembangan teknologi informasi mengubah cara masyarakat memperoleh Informasi sektor jasa keuangan. Media sosial memungkinkan seseorang menjelaskan produk, membagikan pengalaman, memasang tautan referal, memasarkan, dan merekomendasikan produk kepada khalayak luas. Financial influencer atau finfluencer pun dapat membentuk persepsi dan keputusan keuangan melalui konten serta pengalaman personal (Gerritsen & de Regt, 2025).
Kemudahan tersebut membawa risiko. Penelitian atas 453 rekomendasi dari 21 finfluencer di Belanda menemukan bahwa aset yang direkomendasikan umumnya berkinerja kuat sebelum publikasi, tetapi tidak menghasilkan kinerja positif yang konsisten sesudahnya. Temuan ini bukan generalisasi bagi Indonesia, melainkan ilustrasi risiko apabila keputusan keuangan bertumpu pada rekomendasi media sosial (Gerritsen & de Regt, 2025).
POJK 6/2026 diterbitkan untuk menjaga kualitas informasi serta mencegah kerugian konsumen dan masyarakat. Friderica Widyasari Dewi selaku Ketua Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) menyatakan bahwa aturan ini merupakan respon OJK terhadap keresahan atas konten influencer yang dapat merugikan masyarakat. Sementara itu, Rizal Ramadhani selaku Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK menempatkannya sebagai upaya menjaga integritas pasar dari informasi menyesatkan dan pihak yang tidak kompeten atau berkepentingan (Saputra, 2026). Persoalannya, testimoni atau Informasi yang dikemas sebagai pengalaman personal dapat bersinggungan dengan pemasaran atau pemberian rekomendasi. Artikel ini mengkaji dasar, substansi, dan penerapan POJK 6/2026 terhadap testimoni.
Informasi Sektor Jasa Keuangan dari Sudut Pandang Lapisan Ilmu Hukum
- Lapisan Filosofis: Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis
Secara ontologis, informasi sektor jasa keuangan mencakup Informasi mengenai sektor, produk, layanan, dan hal lain yang berkaitan dengannya. Informasi ini penting karena dapat membentuk keputusan untuk memiliki, menggunakan, atau menghindari produk keuangan. Fungsinya menjadi persuasif ketika promosi, rekomendasi, testimoni, atau pengalaman personal diarahkan untuk memengaruhi keputusan masyarakat.
Objek tersebut tidak terbatas pada keterangan tertulis dari PUJK, tetapi meliputi video, unggahan, siaran langsung, ulasan, kode promosi, dan tautan referal. Pasal 1 angka 5 POJK 6/2026 menitikberatkan Penyampai Informasi pada tujuan meningkatkan literasi dan/atau memengaruhi masyarakat, bukan semata-mata profesi, bentuk akun, atau jumlah pengikut.
Secara epistemologis, informasi keuangan harus diuji melalui sumber, isi, konteks, serta kepentingan penyampainya. Pasal 2 mensyaratkan iktikad baik, tanggung jawab, kejelasan, akurasi, kejujuran, kemudahan akses, dan Informasi yang tidak berpotensi menyesatkan; Pasal 3 mewajibkan pengungkapan kepentingan ekonomis.
Secara aksiologis, informasi harus meningkatkan pemahaman, kemampuan mengenali risiko, dan pengambilan keputusan yang rasional. Nilai tersebut sejalan dengan tujuan UU OJK dan UU P2SK untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, akuntabel, stabil, inklusif, serta melindungi konsumen dan masyarakat.
- Lapisan Teoretis
POJK 6/2026 dapat dianalisis dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah pelanggaran atau sengketa, sedangkan perlindungan represif bekerja setelah pelanggaran atau sengketa melalui mekanisme penegakan dan penyelesaian yang tersedia (Hadjon, 1987, hlm. 25).
Karakter preventif tampak pada standar perilaku dalam Pasal 2, keterbukaan kepentingan ekonomis dalam Pasal 3, peringatan risiko dalam Pasal 4, serta pembedaan edukasi, pemasaran, dan rekomendasi dalam Pasal 5 sampai Pasal 8. Norma tersebut mencegah keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap, bias kepentingan, atau menyesatkan.
Pembinaan, perintah tertulis, dan pemutusan akses merupakan instrumen korektif-administratif untuk menghentikan ketidakpatuhan dan mencegah meluasnya kerugian. Instrumen tersebut memperkuat pelindungan setelah ditemukan pelanggaran atau risiko kerugian sesuai mekanisme yang ditetapkan POJK 6/2026.
- Lapisan Dogmatis
Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak berkomunikasi serta memperoleh dan menyampaikan informasi, sedangkan Pasal 28J ayat (2) membuka pembatasan melalui undang-undang untuk melindungi hak pihak lain. UU PK memberi konsumen hak atas Informasi yang benar, jelas, dan jujur. UU OJK sebagaimana diubah dengan UU P2SK memberi OJK kewenangan pengaturan, pengawasan, pelindungan konsumen, dan pencegahan kerugian; POJK 6/2026 merupakan pelaksanaan kewenangan tersebut.
Substansi POJK 6/2026
POJK 6/2026 mengatur perilaku dasar dan kegiatan Penyampaian Informasi. Pasal 2 melarang janji keuntungan yang tidak sesuai karakter produk, perbandingan tanpa analisis berimbang, publikasi produk tanpa izin, serta kerja sama dengan pihak ilegal. Pasal 3 mewajibkan kepentingan ekonomis—termasuk komisi, imbalan, atau afiliasi—diungkapkan secara jelas dan mudah dipahami.
Pasal 5 membagi kegiatan menjadi edukasi, pemasaran, dan pemberian rekomendasi. Edukasi menurut Pasal 6 menjelaskan karakteristik, manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta pengelolaan keuangan. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa edukasi dilakukan dengan menghindari penggunaan merek dan/atau penjualan produk tertentu.
Pemasaran dilakukan berdasarkan kerja sama dengan PUJK untuk mendorong masyarakat memiliki, menggunakan, atau memanfaatkan produk tertentu. Pasal 7 mewajibkan keterbukaan identitas dan hubungan para pihak, legalitas produk, kompetensi Penyampai Informasi, kelengkapan materi, tanggung jawab PUJK, serta evaluasi berkala. Sanksi administratif dalam pasal tersebut ditujukan kepada PUJK yang melanggar kewajibannya.
Pemberian rekomendasi dilakukan tanpa kerja sama dengan PUJK, tetapi memuat anjuran atau saran untuk memiliki atau tidak memiliki, menggunakan atau tidak menggunakan, serta memanfaatkan atau tidak memanfaatkan produk tertentu. Pasal 8 mengatur izin atau kompetensi yang relevan serta keterbukaan identitas dan status Penyampai Informasi.
POJK 6/2026 juga menyediakan sistem pembelajaran serta mengatur pembinaan, Perintah Tertulis, dan permohonan pemutusan akses atas Informasi elektronik yang tidak sesuai ketentuan. Pasal 14 mengecualikan pelaksanaan tugas profesi tertentu sesuai peraturan dan kode etik, serta penyampaian informasi yang diinisiasi pemerintah atau otoritas.
Pembedaan tersebut menjadi penting ketika Informasi disampaikan dalam bentuk testimoni. Meskipun tampil sebagai pengalaman personal, substansi dan tujuannya dapat bersinggungan dengan rekomendasi apabila mengandung anjuran, atau dengan pemasaran apabila lahir dari kerja sama dengan PUJK. Karena itu, kualifikasinya ditentukan berdasarkan fungsi pesan, bukan semata-mata label yang digunakan.
Testimoni di Persinggungan Rekomendasi dan Pemasaran
Dalam penggunaan sehari-hari, testimoni dipahami sebagai pernyataan mengenai pengalaman seseorang setelah menggunakan produk atau layanan. POJK 6/2026 tidak menjadikannya kategori tersendiri. Karena itu, kualifikasinya ditentukan oleh substansi, tujuan, hubungan dengan PUJK, kepentingan ekonomis, dan unsur ajakan yang memengaruhi keputusan masyarakat.
Testimoni hanya dapat ditempatkan sebagai edukasi apabila menjelaskan karakteristik, manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajiban secara berimbang serta menghindari penggunaan merek dan/atau penjualan produk tertentu. Testimoni berkualifikasi sebagai pemasaran apabila disampaikan berdasarkan kerja sama dengan PUJK untuk mendorong penggunaan produk tertentu. Tanpa kerja sama dengan PUJK, testimoni dapat berkualifikasi sebagai rekomendasi apabila mengandung anjuran atau saran untuk memiliki, menggunakan, atau menghindari produk tertentu. Ketiadaan imbalan tidak menghapus sifat rekomendasi apabila pesan diarahkan untuk memengaruhi keputusan penerimanya.
Kepentingan ekonomis tidak dengan sendirinya menentukan testimoni sebagai pemasaran, tetapi wajib diungkapkan dan dapat menjadi petunjuk untuk menilai hubungan yang melatarbelakanginya. Pengalaman personal tanpa kerja sama, kepentingan ekonomis, atau anjuran belum tentu merupakan pemasaran maupun rekomendasi. Tujuan konten harus dinilai dari susunan pesan, penonjolan produk, pengulangan publikasi, dan bahasa persuasif; dampak potensial hanya menjadi indikator untuk menilai tujuan, bukan pengganti unsur tujuan dalam Pasal 1 angka 5.
Kesimpulan
POJK 6/2026 menempatkan kejelasan, keakuratan, kejujuran, keterbukaan kepentingan ekonomis, dan tanggung jawab sebagai rambu hukum dalam penyampaian informasi sektor jasa keuangan. Rambu tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena membantu konsumen dan masyarakat mengambil keputusan keuangan berdasarkan informasi yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan. Pelindungan tersebut diperkuat melalui pembinaan, perintah tertulis, dan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang tidak sesuai ketentuan.
Testimoni tidak merupakan jenis kegiatan penyampaian informasi yang berdiri sendiri. Testimoni berdasarkan kerja sama dengan PUJK dapat berkualifikasi sebagai pemasaran, sedangkan testimoni tanpa kerja sama yang mengandung anjuran atau saran dapat berkualifikasi sebagai rekomendasi. Kepentingan ekonomis wajib diungkapkan, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan kualifikasi tersebut. Pengalaman personal yang tidak mengandung unsur tersebut tetap tunduk pada prinsip informasi yang jelas, akurat, jujur, dan tidak berpotensi menyesatkan.
Saran
Penyampai Informasi perlu mengenali fungsi Informasi yang disampaikan, terutama ketika menggunakan pengalaman personal atau testimoni. Konten berdasarkan kerja sama dengan PUJK harus diperlakukan sebagai pemasaran dengan mencantumkan identitas dan hubungan para pihak secara jelas. Konten tanpa kerja sama yang mengandung anjuran mengenai produk tertentu harus mengikuti ketentuan pemberian rekomendasi. Setiap kepentingan ekonomis juga harus diungkapkan secara jelas dan mudah dipahami.
PUJK perlu memastikan informasi dalam hubungan pemasaran memuat manfaat dan risiko produk secara lengkap, disampaikan oleh pihak yang memiliki kompetensi sesuai, serta dievaluasi secara berkala. Konsumen dan masyarakat perlu menilai testimoni dengan memperhatikan sumber informasi, hubungan penyampainya dengan PUJK, kepentingan ekonomis, dan unsur ajakan di dalamnya. Dengan demikian, testimoni dipahami menurut fungsi sebenarnya dan tidak diterima semata-mata sebagai pengalaman personal yang bebas kepentingan.
*) Megawaty Putri Limaria, S.H., M.H., Analis pada Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline atau institusi manapun
















