Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono memberikan penghargaan kepada Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (27/07).
Para Kementerian atau Lembaga yang memperoleh penghargaan tersebut adalah,
Kementerian/Lembaga | Kementerian/Lembaga | Pemda |
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) | Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), | Sulawesi Utara |
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | Pemerintah Kabupaten Tangerang |
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) | Pemerintah Kabupaten Tanah Datar |
Kepolisian Republik Indonesia | Badan Koordinasi Keluarga Nasional | Gorontalo |
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) | DPR, MPR, MK, KY, DPD | Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah |
Kementerian Perdagangan | Badan Nasional Penempatan dan Perlidungan TKI | Pemerintah kota Yogyakarta |
Kementerian Kesejahteraan Rakyat | Kementerian Riset dan Teknolog | Pemerintah Kota Sabang |
Kementerian Perindustrian | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Pemerintah Kota Loksumawe.
|
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | Badan Metereologi, Klimatoligi dan Geofisiska | Banda Aceh |
Kementerian Keuangan bagian Penyelenggaraan Pengelolahan Utang Penyertaan Modal Negara dan Transfer ke Daerah | Badan Pemeriksa Keungan dan Pembangunan (BPKP) |
|
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Badan Inteligen Negara (BIN) |
|
Kementerian Perumahan Rakyat | Badan Pengawas Tenaga Nuklir |
|
Lembaga Ketahanan Nasional
| Badan Kepegawaian Negara
|
|
Badan Tenaga Nuklir Nasional | Pusat Pelaporan dan Analisis Transasksi Keuangan |
|
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | Komisi Nasional HAM |
|
Badan Narkotika Nasional | Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo |
|
Arsip Nasional |
|
|
Sumber : Kementerian Keuangan
Boediono mengharapkan K/L dan pemerintah daerah, yang belum mendapatkan audit laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mampu melakukan hal serupa. Karena, lanjut Boediono, pelaporan keuangan yang baik dan berkualitas adalah kunci melakukan reformasi birokrasi di Indonesia.
Bagaimana pun juga, reformasi birokrasi penting, karena sejarah menunjukan bahwa kemajuan bangsa-bangsa adalah dikarenakan pemerintahan yang baik dan efektif.
“Inilah kuncinya dan jika ada yang kurang baik, kita akan perbaiki secara bersama-sama,” tandas Boediono. Komitmen ini juga, lanjut Boediono yang disampaikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Yaitu ada tekad antara Pemerintah dan BPK untuk bersama-sama memperbaiki kualitas dari pelaporan keuangan pemerintah.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengamini pernyataan Boediono. Ditemui di tempat yang sama, Agus mengungkapkan dari tahun ke tahun perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah terus membaik. Salah satu penghargaan yang akan diperoleh K/L dan Pemerintah Daerah adalah kepercayaan dari masyarakat. “Inilah yang paling penting,” tandas Agus.
