Pemerintah mengumumkan pelarangan mudik lebaran kepada masyarakat selama 6-17 Mei 2021. Pelarangan mudik tersebut untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Dalam kondisi tersebut, aturan pelarangan mudik yang dikeluarkan pemerintah akan mempengaruhi tren transaksi ekonomi digital dengan meningkatnya pembeli pasar konvensional yang beralih ke platform digital, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk go digital.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan, mengatakan peluncuran program Hari Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang mendorong kementerian terkait untuk memfasilitasi kemudahan transformasi ekonomi digital guna menggerakkan perekonomian nasional juga akan berdampak pada tren transaksi ekonomi digital. Namun, program ini hanya akan dinikmati masyarakat dengan akses internet dan layanan e-commerce yang umumnya berada di perkotaan sedangkan perekonomian di daerah dengan penetrasi internet rendah tak akan terdampak.
“Untuk itu perlu diperhatikan juga kebijakan di daerah-daerah, utamanya terkait dengan jam operasional pembukaan pasar tradisional, kapasitas pengunjung dan juga protokol kesehatan. Jika berkaca pada pengalaman di tahun lalu diberlakukan beberapa kebijakan seperti pembukaan toko di pasar tradisional,” jelas Pingkan.
Dia menambahkan metode ganjil-genap serta kerja sama antara pedagang pasar dengan layanan transportasi penghantar maupun ride-hailing dapat digunakan untuk menghindari membludaknya pengunjung pasar, terutama di daerah yang masyarakatnya masih banyak bergantung pada pasar tradisional dan metode transaksi konvensional. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah agar tidak melupakan fakta bahwa belum semua daerah memiliki kemampuan akses yang sama terhadap produk dan layanan digital.
Pada tahun 2019, sebelum pandemi mengakibatkan larangan mudik, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan mencatat setidaknya terjadi perputaran uang sebesar Rp10,3 triliun dari Jabodetabek ke daerah-daerah tujuan mudik, terutama dari sektor transportasi dan industri minuman dan makanan. (Baca: Larangan Transportasi untuk Mudik Mulai Berlaku)
Tahun 2020, data Biro Pusat Statistik mencatat pertumbuhan negatif sektor transportasi, sektor yang paling terdampak kebijakan pembatasan sosial maupun larangan mudik. Namun sebaliknya, kegiatan transaksi ekonomi di e-commerce melonjak 54 present menjadi US$ 32 miliar dengan beralih transaksi dari luring ke daring.
Untuk mendorong interaksi virtual, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, mengajak seluruh masyarakat tidak melakukan silaturahmi fisik dengan mudik ke kampung halaman pada saat merayakan Idulfitri 1442 Hijriah. Sebagai gantinya, Menkominfo mengatakan bisa dengan silaturahmi secara virtual melalui ruang digital yang saat ini sudah marak dipergunakan dalam berbagai kesempatan.
"Kami canangkan bersama-sama melakukan lebaran tahun ini sebagai lebaran digital. Lebaran digital itu keren," ujar Johnny.
Menurutnya, silaturahmi secara virtual melalui aplikasi tidak akan mengurangi makna silaturahmi yang sebenarnya. Masyarakat tetap mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan para sanak saudara yang berada nun jauh di sana dengan gawainya. "Merayakan acara hari besar hari lebaran nanti secara virtual tetap meriah. Dalam keluarga sendiri dengan berkomunikasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada," katanya.
Dalam mewujudkan lebaran digital, lanjut Menkominfo, pihaknya akan memastikan jaringan telekomunikasi berkualitas dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di berbagai wilayah. Hal ini penting, demi kelancaran proses lebaran digital yang menjadi pilihan perayaan hari raya tahun ini. Dengan menggandeng sejumlah operator seluler, Kominfo akan menyediakan trafik paket data (Bandwith) yang sangat besar. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang tengah melakukan lebaran virtual melalui aplikasi-aplikasi daring yang ada.
"Lebaran sebaiknya dengan memanfaatkan teknologi, kami menyiapkan Bandwith yang cukup besar untuk menjaga agar komunikasi tetap dilakukan secara berkualitas," tuturnya. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat yang merayakan hari raya Idulfitri secara virtual dapat bersuka cita. Karena, dapat melakukan komunikasi dengan sanak saudara melalui sambungan telekomunikasi berkualitas dalam beberapa waktu ke depan.
"Acara hari besar Lebaran nanti tetap meriah di dalam keluarga sendiri, karena berkomunikasi dengan memanfaatkan teknologi," pungkasnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menegaskan bahwa kebijakan ini sebagai langkah tepat dan bijaksana guna mencegah meningkatnya laju penularan COVID-19 di tengah masyarakat.
"Keputusan Pemerintah untuk larangan mudik ini bukan hanya tepat, tapi sangat tepat," tegas Doni secara virtual dalam diskusi "Jaga Keluarga, Tidak Mudik", Rabu (5/5).
Doni mengingatkan bahwa setiap libur panjang selalu diiringi peningkatan kasus yang tajam. Mulai dari libur Lebaran tahun lalu, libur agustus hingga libur Natal dan Tahun Baru. "Berkaca pada perjalanan kita sudah setahun lebih menghadapi COVID-19, setiap libur panjang pasti akan diikuti dengan kenaikan kasus aktif dan diikuti dengan bertambahnya angka kematian," jelas dia. Angka peningkatanya bervariasi antara 46 persen sampai dengan 75 persen angka kematian. Sedangkan peningkatan angka kasus aktif dari 70 persen hingga 119 persen. "Ini sangat tinggi sekali. Setiap habis libur panjang diikuti dengan kenaikan kasus aktif," jelasnya.
Doni menyatakan, kenaikan ini mengakibatkan bertambahnya jumlah pasien di rumah sakit. Bahkan ruang perawatan, ICU dan isolasi lebih dari 80 persen. "Bahkan pada periode januari lalu, beberapa provinsi telah mencapai lebih dari 100 persen. Sehingga pasien harus dibawa ke luar provinsi," jelas Doni. Menurut Doni, ini mengakibatkan angka kematian menjadi sangat tinggi yakni sekitar 250 kematian perhari. Bahkan tenaga medis yang merawat pasien pun menjadi korban akibat terpapar COVID-19.
Doni menyatakan bahwa larangan mudik ini adalah pilihan yang sangat strategis. Menurut Doni, ini merupakan keputusan politik negara, yakni kepala negara Presiden Joko Widodo. Tidak boleh ada satu pun pejabat yang berbeda narasi terkait larangan mudik. Doni berharap seluruh pejabat di daerah bisa melakukan sosialisasi terkait kebijakan ketiadaan mudik ini.
"Lebih baik hari ini kita lelah, kita dianggap cerewet, daripada korban COVID-19 berderet-deret, karena sudah tidak ada lagi pilihan lain," terang Doni.
