Pemilihan umum 2024 akan segera dilaksanakan dan kampanye Pemilu merupakan bagian dari kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program dari pasangan calon.
Tidak jarang terjadi permasalahan saat kampanye, salah satunya adalah pelanggaran kode etik. Saat kampanye pemilu, seringkali melibatkan anak-anak. Tidak hanya diajak menghadiri kegiatan orasi politik, anak juga diajak mengikuti konvoi beramai-ramai yang rentan terhadap bentrokan.
Baca Juga:
- Minat Menjadi Caleg 2024? Begini Syaratnya Menurut Undang-Undang
- Arti Sistem Proporsional Tertutup dalam Pemilu
Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Menurut Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang Penetapan Berlakunya Konvensi Hak-Hak Anak di Indonesia, hak anak pada prinsipnya memuat 4 kategori hak anak yang harus dipenuhi, yaitu:
- Hak terhadap kelangsungan hidup
- Hak terhadap perlindungan
- Hak untuk tumbuh kembang
- Hak untuk berpartisipasi
Di antara empat kategori hak tersebut, merupakan elemen dasar yang harus didapatkan oleh anak. Untuk itu, jika terdapat pelaksanaan kampanye yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik akan muncul berbagai akibat hukum.
Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih.