Lawyer Mau Kuliah Magister? Kenali Pilihan dari 6 Kampus Hukum Terfavorit
Edisi Magister Hukum:

Lawyer Mau Kuliah Magister? Kenali Pilihan dari 6 Kampus Hukum Terfavorit

Tersedia berbagai peminatan magister di kampus hukum terfavorit dalam negeri yang tidak kalah bermutu.

Normand Edwin Elnizar
Bacaan 2 Menit

 

Penelusuran hukumonline menemukan ada peminatan yang sama dari setiap kampus hukum, tetapi juga ada peminatan khas yang tidak ditemukan di kampus lainnya. Peminatan Hukum Bisnis menjadi yang tersedia di semua kampus hukum terfavorit tersebut. Disusul oleh peminatan Kenotariatan yang hanya tidak tersedia di UNPAR.

 

Selanjutnya, ada beberapa peminatan yang memiliki kesamaan nama, namun berbeda dalam kurikulum mata kuliah. Agar anda tak salah pilih, berikut kami sajikan ragam pilihan dari enam kampus hukum terfavorit.

 

Hukumonline.com

Di jajaran PTN, FH UI menjadi kampus hukum terfavorit yang menyajikan paling banyak peminatan yaitu tiga belas peminatan magister. Disusul oleh FH UGM dengan sepuluh peminatan dan UNPAD yang menyediakan sembilan peminatan. Sedangkan di jajaran PTS, Trisakti memiliki empat peminatan, UPH memiliki tiga peminatan, dan UNPAR memiliki dua peminatan.

 

Sangat disayangkan bahwa tidak semua situs daring kampus-kampus hukum ini cukup informatif mengenai peminatan magister yang disediakan. Dibandingkan dengan berbagai kampus di luar negeri yang menyajikan informasi lengkap mulai dari persyaratan mendaftar, profil pengajar, biaya kuliah, hingga deskripsi lengkap tiap mata kuliah, situs kampus-kampus hukum terfavorit ini masih minim penjelasan.

 

Bahkan kampus terbaik Indonesia sekelas UI, dengan peringkat 292 dunia di jajaran QS Top Universities, hanya menyebutkan sekilas nama-nama peminatan magister hukum yang tersedia.

 

Saat dikonfirmasi oleh hukumonline, ternyata ada peminatan yang tertutup untuk publik. Peminatan tersebut adalah program kerja sama khusus kampus hukum dengan lembaga Pemerintah. Salah satunya peminatan ilmu hukum konstruksi di UNPAR.

 

“Kalau hukum konstruksi itu kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Harus menjadi pegawai PU dan mendapatkan kesempatan kuliah dari PU ke UNPAR, skema kerja sama,” kata Tristam, Dekan FH UNPAR. Kurikulum peminatan ini dibuat khusus berdasarkan perjanjian dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk peningkatan kualitas pegawainya dalam bidang hukum.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait