Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terus memperkuat akses bantuan hukum bagi masyarakat dengan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap desa dan kelurahan di Indonesia. Sebagai langkah konkret, BPHN menggelar pelatihan Paralegal Desa secara serentak di seluruh Indonesia pada 18-20 Februari 2025.
Salah satu program ini berlangsung di Provinsi Maluku dengan menggandeng Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi Kementerian Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Setelah pelatihan serentak tersebut, LBH Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang sebelumnya berperan sebagai narasumber dan pelatih, kini melanjutkan pendampingan melalui kegiatan Coaching Paralegal. Kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan mengunjungi Posbakum di desa-desa.
Baca Juga:
- PN Jember Akui Kolaborasi Positif Posbakum dengan BPBH FH UNEJ
- Mahkamah Konstitusi Diminta Hadirkan Pos Bantuan Hukum
Pada Jumat, 7 Maret 2025 lalu, coaching ini dilaksanakan di tiga desa di Pulau Ambon, yakni Desa Waiheru, Desa Hunuth/Durian Patah, dan Desa Poka. Dalam sesi coaching tersebut, Ketua LBH Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Mahrita Lakburlawal menekankan pentingnya peran bantuan hukum di masyarakat, terutama di desa-desa. Ia menuturkan bantuan hukum adalah jaminan konstitusional bagi perlindungan dan kepastian hukum, khususnya bagi masyarakat miskin.
Masyarakat di Maluku, terutama di Kota Ambon, kata dia, mayoritas masih terkategori miskin. Kehidupan masyarakat tentu tidak terlepas dari permasalahan hukum. Oleh karena itu, keberadaan Posbakum dan Paralegal Desa akan sangat membantu dalam memberikan akses perlindungan hukum.
“Bantuan hukum itu kan jaminan konstitusi atas perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin, dan masyarakat di Maluku terutama di Kota Ambon mayoritasnya masih terkategori miskin. Kehidupan masyarakat di Kota Ambon dan juga semua tempat tentunya tidak bisa terhindarkan dari masalah atau kasus hukum, maka dengan adanya Posbakum dan Paralegal di Desa ini tentu akan sangat membantu masyarakat dalam mengakses jaminan perlindungan hukum itu,” tuturnya kepada Hukumonline, Senin (10/3).
