Arif menilai tindakan pemblokiran dengan alasan belum terdaftar sebagai PSE justru mengorbankan masyarakat terutama bagi pekerja kreatif. Pemerintah dianggap tidak mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat sebelum melakukan pemblokiran. “Hal tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 52 jo Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan,” bebernya.
Menurut Arif, tindakan pemblokiran tidak sesuai dengan standar dan mekanisme HAM. Pembatasan akses internet tidak dapat dilakukan sewenang-wenang karena prinsipnya akses internet adalah HAM yang terkait dengan hak atas informasi, hak kebebasan berekspresi, hingga hak memperoleh kehidupan yang layak. Pembatasannya diatur secara terbatas dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik (Sipol), Pasal 28J ayat 2 UUD 1945.
Bahkan ada prinsip Siracusa yang secara garis besar pembatasan itu harus diatur dalam UU, dengan tujuan yang sah, adanya keperluan, hingga mekanisme pembuktian yang transparan, adil dan imparsial melalui forum pengadilan. Bagi Arif, upaya paksa pemblokiran dengan alasan tidak terdaftar sebagai PSE tidak memiliki legitimasi pembatasan yang diatur dalam UU, melainkan hanya pada level peraturan pelaksana (Permenkominfo No.5 Tahun 2020).
“Sehingga melanggar standar HAM,” tegas Arif.
Arif mengingatkan Pasal 40 ayat (2a, 2b) UU ITE yang kerap dicatut sebagai dasar hanya memberikan wewenang pemutusan akses bagi PSE yang memiliki muatan melanggar hukum yang didasarkan pada putusan pengadilan. Beberapa situs yang diblokir tidak pernah dinyatakan memiliki muatan yang melanggar hukum tersebut.
Selain itu, tindakan pemblokiran merupakan perbuatan melawan hukum penguasa karena tidak sesuai dengan standar HAM, tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas.
Pasal 53 ayat (1) UU PTUN jo Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan telah memberikan hak bagi siapapun yang dirugikan atas tindakan pemerintahan untuk melayangkan gugatan. Tindakan koreksi harus dilakukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran dan kerugian masyarakat di masa mendatang.
“Berdasarkan hal tersebut, LBH Jakarta bersama masyarakat akan mempersiapkan gugatan kepada Menkominfo untuk membatalkan tindakan dan kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang serta melanggar hukum dan HAM itu,” tegasnya.
