Pemblokiran terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus menuai polemik. Sejumlah pihak mengklaim dirugikan akibat kebijakan tersebut. Guna menampung keluhan masyarakat, LBH Jakarta membentuk posko pengaduan pada 30 Juli-5 Agustus 2022. Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana, mengatakan selama 7 hari itu LBH Jakarta menerima 213 laporan yang terdiri dari 211 laporan oleh individu dan 2 perusahaan.
“Pada 5 Agustus 2022 lalu, LBH Jakarta telah resmi menutup Pos Pengaduan #SaveDigitalFreedom yang diperuntukan bagi masyarakat yang dirugikan akibat pemblokiran sewenang-wenang maupun represi kebebasan di ranah digital akibat pemberlakuan Permenkominfo No.5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat,” kata Arif ketika dikonfirmasi, Senin (8/8/2022).
Baca Juga:
- Pemblokiran Platform Digital Dinilai Berdampak Pada Kegiatan Ekonomi
- Kominfo Bantah “Intip” Konten PSE yang Sudah Mendaftar
- Alasan AJI Indonesia Minta Kominfo Cabut Aturan PSE Lingkup Privat
Ratusan orang yang mengadu ke LBH Jakarta itu terdiri dari beragam latar belakang profesi seperti freelancer (48 persen), karyawan swasta (14 persen), developer 12 persen, mahasiswa/pelajar (12 persen) dan lainnya. Sebanyak 194 pengadu menjelaskan persoalan yang dialami dampak dari kebijakan, dan 18 lainnya berupa dukungan, protes terhadap kebijakan dan pertanyaan hukum. Dari seluruh laporan hanya 62 pengadu yang melampirkan bukti kerugian.
“Estimasi total kerugian mencapai Rp 1.556.840.000. Masalah yang paling banyak diadukan terkait dampak pemblokiran PayPal mencapai 64 persen,” ujar Arif.
Arif menjelaskan sedikitnya ada 4 pola masalah yang diadukan. Pertama, hilangnya akses terhadap layanan-layanan yang berhak diperoleh pengadu dengan berbayar pada situs-situs yang diblokir, seperti Steam, Epic dan beberapa situs lainnya. Kedua, hilangnya penghasilan. Tidak dapat diaksesnya sejumlah aplikasi, menghilangkan penghasilan pengadu yang menggunakan layanan tersebut untuk mendapatkan penghasilan seperti atlet esports hingga developer. Selain itu, pemblokiran PayPal juga mengganggu sistem transaksi dan pencairan dana pendapatan banyak freelancer dan pekerja kreatif.
Ketiga, hilangnya pekerjaan. Diblokirnya PayPal dalam beberapa waktu lalu telah mengakibatkan banyak pengadu kehilangan klien dan gagal melakukan kesepakatan kerja. Keempat, pengadu yang mengalami doxing akibat menyampaikan protes dan penolakan terhadap pemblokiran dan pemberlakuan Permenkominfo No.5 Tahun 2020.
Arif menilai tindakan pemblokiran dengan alasan belum terdaftar sebagai PSE justru mengorbankan masyarakat terutama bagi pekerja kreatif. Pemerintah dianggap tidak mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat sebelum melakukan pemblokiran. “Hal tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 52 jo Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan,” bebernya.
Menurut Arif, tindakan pemblokiran tidak sesuai dengan standar dan mekanisme HAM. Pembatasan akses internet tidak dapat dilakukan sewenang-wenang karena prinsipnya akses internet adalah HAM yang terkait dengan hak atas informasi, hak kebebasan berekspresi, hingga hak memperoleh kehidupan yang layak. Pembatasannya diatur secara terbatas dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik (Sipol), Pasal 28J ayat 2 UUD 1945.
Bahkan ada prinsip Siracusa yang secara garis besar pembatasan itu harus diatur dalam UU, dengan tujuan yang sah, adanya keperluan, hingga mekanisme pembuktian yang transparan, adil dan imparsial melalui forum pengadilan. Bagi Arif, upaya paksa pemblokiran dengan alasan tidak terdaftar sebagai PSE tidak memiliki legitimasi pembatasan yang diatur dalam UU, melainkan hanya pada level peraturan pelaksana (Permenkominfo No.5 Tahun 2020).
“Sehingga melanggar standar HAM,” tegas Arif.
Arif mengingatkan Pasal 40 ayat (2a, 2b) UU ITE yang kerap dicatut sebagai dasar hanya memberikan wewenang pemutusan akses bagi PSE yang memiliki muatan melanggar hukum yang didasarkan pada putusan pengadilan. Beberapa situs yang diblokir tidak pernah dinyatakan memiliki muatan yang melanggar hukum tersebut.
Selain itu, tindakan pemblokiran merupakan perbuatan melawan hukum penguasa karena tidak sesuai dengan standar HAM, tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas.
Pasal 53 ayat (1) UU PTUN jo Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan telah memberikan hak bagi siapapun yang dirugikan atas tindakan pemerintahan untuk melayangkan gugatan. Tindakan koreksi harus dilakukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran dan kerugian masyarakat di masa mendatang.
“Berdasarkan hal tersebut, LBH Jakarta bersama masyarakat akan mempersiapkan gugatan kepada Menkominfo untuk membatalkan tindakan dan kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang serta melanggar hukum dan HAM itu,” tegasnya.
