Kematian ratusan anak akibat gagal ginjal akut yang diduga salah satunya karena cemaran yang terkandung dalam obat sirop menuai keprihatinan banyak pihak. BPOM beberapa kali telah merilis daftgar obat sirop yang aman dikonsumsi dalam batas wajar atau sesuai aturan pakai.
Namun daftar obat sirop yang diumumkan BPOM itu menuai sorotan dari kalangan masyarakat sipil. Direktur Eksekutif LBH Konsumen Jakarta, Zentoni, mengatakan ke depan BPOM harus melakukan pengujian terhadap semua produk yang telah diterbitkan izin edarnya.
Hasil pengujian oleh BPOM itu kemudian diumumkan kepada masyarakat. Hasil pengujian itu dilakukan sendiri oleh BPOM bukan produsen obat sirop tersebut. Selain itu, LBH Konsumen mendukung somasi yang dilayangkan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) kepada BPOM terkait pengumuman 133 obat sirop yang mengandung dinyatakan aman dari propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, gliserin atau gliserol.
Pengumuman 133 obat sirop itu diduga kuat bukan berdasarkan hasil pengujian, tapi hanya mengacu registrasi obat. "Kami harap BPOM tidak lalai lagi ke depannya setelah ada somasi dari Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) dan memperhatikan kepentingan konsumen pengguna obat secara menyeluruh" kata Zentoni dikonfirmasi, Sabtu (29/10/2022).
Baca Juga:
- Ancaman Pencabutan Izin Produsen Obat Sirop Mengandung EG dan DEG
- 4 Perintah Presiden Jokowi Soal Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak
Zentoni menilai pengumuman 133 obat sirop yang dinyatakan aman dari propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, gliserin atau gliserol yang diduga tidak berdasarkan hasil pengujian, tapi hanya berdasarkan registrasi obat adalah suatu bentuk kelalain dari BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat sirop yang berbahaya terhadap kesehatan ginjal anak-anak. Hal itu terbukti menimbulkan banyak korban jiwa.
Menurut Zentoni, Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara jelas menyebut Konsumen memiliki hak. Antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
Sebelumnya, BPOM melansir ada 133 obat sirop yang tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan/atau gliserin/gliserol, sehingga aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai. Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito, mengatakan akan ada 65 obat sirop lagi yang ditambahkan dalam kategori obat sirop yang aman dikonsumsi itu.
Penny menyebut lembaganya sebagai institusi yang melakukan pengawasan obat yang merupakan bagian dari sistem jaminan keamanan dan mutu obat, penting untuk memastikan kejadian serupa tidak berulang kembali. Sebagaimana diketahui, salah satu penyebab terjadinya peningkatan kasus gagal ginjal akut pada anak sampai menimbulkan ratusan korban tewas yakni adanya obat sirop yang mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) melebihi ambang batas aman untuk dikonsumsi.
Menurut Penny, kewajiban industri, khususnya farmasi dan obat untuk menegakkan kendali mutu (quality control). Ketentuan tentang Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) yang diterbitkan BPOM harus dipatuhi. Dalam ketentuan itu mengatur misalnya industri yang menerima bahan baku harus meyakini bahan tersebut aman dan tidak ada pencemarnya. Bahkan, jika diperlukan menyambangi produksi bahan baku tersebut. Pada prinsipnya pengawasan obat sangat ketat mulai dari bahan baku yang digunakan.
Selama ini belum ada standar baik nasional dan internasional tentang batas cemaran EG/DEG dalam produk jadi. Standar atau batas cemaran itu hanya ada untuk bahan baku. Akibatnya, BPOM tidak punya landasan (kewenangan) untuk mengecek cemaran EG/DEG dalam produk jadi seperti obat sirop. Oleh karena itu, dia mengusulkan Kementerian Kesehatan untuk memasukan standar cemaran EG/DEG itu dalam Farmakope Indonesia.
“Sehingga ke depan BPOM bisa mengawasi cemaran ini pada produk jadi,” ujar Penny.
