Tidak mudah bagi aktivis HAM untuk memperjuangkan, membela, dan menjunjung tinggi HAM. Ada banyak tantangan yang dihadapi aktivis HAM, antara lain ancaman kekerasan, intimidasi, dan pembunuhan. Kasus terbaru setelah libur lebaran 2022 dialami LBH Papua dimana orang tak dikenal diduga membakar motor staf LBH Papua yang diparkir di garasi kantor LBH Papua.
Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, mengatakan dalam peristiwa yang terjadi pada Senin (9/5/2022) itu tidak ada korban dari pihak LBH Papua, hanya kerugian materil berupa motor staf yang terbakar. Pihak LBH Papua juga sudah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian daerah setempat dan Komnas HAM.
“Kami sudah laporkan ini ke aparat kepolisian dan Komnas HAM. Semoga segera ditindaklanjuti,” kata Muhammad Isnur ketika dihubungi, Rabu (11/5/2022).
Isnur menilai peristiwa itu sebagai serangan dan teror dalam bentuk pembakaran sebuah motor milik staf LBH Papua. Dari informasi yang diperoleh dari sekitar lokasi kejadian ditemukan sumbu berbau minyak tanah dan plastik bekas diisi bensin.
Baca:
- Muhammad Isnur: Tantangan YLBHI ke Depan Makin Besar
- Amnesty International Indonesia Dorong Pentingnya Mengakhiri Impunitas
Selain itu, hasil investigasi singkat LBH Papua mendapat keterangan warga di sekitar lokasi yang mengatakan sebelum kejadian melihat satu orang berpakaian hitam, menggunakan topi, dan masker lari keluar kantor LBH Papua dan pergi menggunakan motor.
Menurutnya, pembakaran itu harus dilihat sebagai serangan terhadap Pembela HAM. Sebagaimana diketahui, LBH Papua banyak melakukan advokasi terhadap kekerasan dan militerisme yang dilakukan negara, perampasan tanah masyarakat adat Papua, serta isu kebebasan sipil.
Peristiwa itu menambah catatan serangan yang pernah terjadi di beberapa kantor/wilayah di lingkungan YLBHI. Sebelumnya serangan bom molotov juga terjadi di kantor LBH Yogyakarta. Meskipun sudah melakukan pelaporan ke kepolisan, namun proses pengusutan terkesan lambat, bahkan sampai hari ini belum ditemukan pelakunya.
Dia menegaskan Yayasan LBH Indonesia mengutuk dan mengecam keras teror dan penyerangan yang terjadi di LBH Papua dan meminta sedikitnya 2 hal. Pertama, kepolisian diminta segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara serius dan transparan, serta segera menyerahkan hasilnya ke Kejaksaan. Kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan segera memberikan perlindungan Pembela HAM.
Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kemanusiaan Untuk Papua antara lain Amnesty International Indonesia, Imparsial, Biro Papua PGI, Elsam, KontraS, Federasi KontraS, dan PBHI mengecam serangan dan teror tersebut. Koalisi mendesak aparat kepolisian segera mengusut tuntas peristiwa itu dan mengambil langkah guna mencegah berulangnya kejadian serupa.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kejadian ini merupakan serangan terbaru dari banyak kasus penyerangan terhadap pembela HAM baik di Papua dan daerah lain. Melihat pola serangan itu diduga terkait upaya LBH Papua dalam menangani kasus pelanggaran HAM dan pendampingan terhadap korban pelanggaran HAM.
Sebelumnya, pada November 2021, rumah orang tua pengacara HAM Veronica Koman, yang aktif menyuarakan pelanggaran HAM di Papua, diserang oleh dua orang tidak dikenal yang melempar paket dengan bahan peledak ke dalam garasi. September 2021, kantor LBH Yogyakarta pun dilempari bom molotov pada dini hari. Sampai hari ini, belum ada yang dinyatakan sebagai tersangka dalam dua kasus tersebut.
Usman berpendapat serangan terhadap para pembela HAM Papua juga merupakan serangan terhadap demokrasi. “Pemerintah tidak boleh memandang remeh persoalan tersebut, apalagi pemerintah berhutang janji untuk segera menyelesaikan permasalahan Papua, termasuk permasalahan pelanggaran HAM,” ujarnya.
Jika persoalan ini dibiarkan, Usman mengatakan intimidasi ini akan menciptakan kondisi dimana pembela HAM akan selalu dirundung ketakutan dalam melakukan kerja advokasi. Sehingga menyebabkan timbulnya rasa tidak aman bagi orang Papua dan negara akan dilihat tidak serius menyelesaikan masalah Papua.
Kepada kepolisian, Koalisi mendesak untuk segera mengusut tuntas peristiwa tersebut. Menyeret pelakunya ke pengadilan dengan proses yang adil dan terbuka. Pemerintah perlu mengambil langkah untuk mencegah serangan serupa terhadap pembela HAM.
