Di tengah berbagai persoalan hukum, Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (LBH PP GP) Ansor menegaskan komitmennya memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan tanpa membedakan agama, suku, maupun status sosial. Setiap orang yang membutuhkan berhak memperoleh akses pendampingan hukum.
Ketua LBH PP GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa mengatakan organisasinya memiliki karakter yang berbeda dengan sejumlah LBH lain. Jika ada LBH yang lebih berfokus pada isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, atau perempuan dan anak, LBH PP GP Ansor menyoroti persoalan intoleransi sebagai salah satu prioritas advokasi.
“Jadi kalau misalnya ada perkara intoleransi, tanpa ada pengaduan pun biasanya ketika kami mendapatkan informasinya, kami akan langsung turun ke lapangan mengadvokasi dan memberikan bantuan hukum kepada yang terkena dampak,” ujar Dendy saat berbincang dengan Hukumonline, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, sikap proaktif tersebut lahir dari komitmen organisasi untuk melindungi masyarakat yang menjadi korban tindakan diskriminatif maupun persekusi. Salah satu contoh yang baru-baru ini mendapat perhatian organisasi tersebut ialah persoalan pembangunan Bukit Doa di Karanganyar, Jawa Tengah.
Baca juga:
- Hukumonline Perluas Manfaat AIlex for Good ke LBH PP GP Ansor
- Hukumonline Gandeng Celios Lewat AIlex for Good, Perkuat Riset dan Advokasi Kebijakan
Dalam perkara tersebut, Dendy dan pihaknya hadir mendampingi masyarakat yang diduga mengalami perlakuan intoleran. Selan kasus tersebut, LBH PP GP Ansor juga beberapa kali memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang mengalami persekusi oleh kelompok tertentu.
Kendati demikian, fokus terhadap isu intoleransi tidak berarti menutup pintu bagi perkara hukum lainnya. Ia menekankan bahwa LBH PP GP Ansor tetap menerima berbagai pengaduan dari masyarakat sepanjang pemohon merupakan kelompok yang membutuhkan bantuan hukum.
