Program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 awalnya ditetapkan sebanyak 41 Rancangan Undang-Undang (RUU). Kemudian direvisi 2 kali, yang terakhir menjadi 52 RUU. DPR mengklaim 21 RUU selesai dibahas, terdiri dari 7 RUU non-kumulatif terbuka dan 14 RUU kumulatif terbuka.
Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) sampai akhir masa sidang DPR 9 Desember 2025 menunjukan hanya 9 RUU yang disetujui menjadi UU. Dari 9 RUU itu 5 usul inisiatif DPR, 3 usul Presiden dan sisanya usulan DPR bersama DPD. 5 RUU usul inisiatif DPR yang disetujui menjadi UU yakni RUU Tentara Nasional Indonesia (TNI), RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), RUU Kepariwisataan, RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
3 RUU usulan Presiden tahun 2025 juga disahkan menjadi UU. Yakni RUU Pengelolaan Ruang Udara, RUU Penyesuaian Pidana dan RUU Perubahan Keempat UU BUMN. DPD bersama DPR mengusulkan RUU Perubahan Ketiga UU BUMN.
Proses pembahasan RUU TNI sejak awal menuai polemik publik. Kalangan masyarakat sipil khawatir RUU ini akan memasifkan masuknya militer ke berbagai bidang yang diampu sipil. Rapat paripurna DPR, Kamis (20/03/2025) menyetujui Perubahan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI untuk disahkan menjadi UU. Kini beleid itu bernomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Baca juga:
- Catatan Kritis 2025, Hukum Pidana Cenderung Dijadikan Instrumen Kekuasaan
- Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang Berpotensi Berlanjut di Tahun 2026
- 7 Putusan MK Ini Jadi Sorotan Publik Sepanjang Tahun 2025
Ketua Komisi I DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, Utut Adianto, mengatakan Ada 3 substansi RUU TNI yang disepakati. Pertama, kedudukan TNI, Pasal 7 soal Operasi Militer Selain Perang (OMSP), menambah cakupan tugas pokok TNI dari 14 jadi 16. Dan 2 tugas yang ditambahkan mengenai pertahanan siber dan melindungi serta menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri.
Kedua, penempatan TNI pada kementerian/lembaga. Utut mengatakan selama ini UU TNI membatasi hanya jabatan sipil di 10 kementerian dan lembaga yang bisa diduduki prajurit militer aktif. Melalui RUU TNI ditambah jumlahnya menjadi 14, tapi dengan ketentuan berdasarkan permintaan pimpinan kementerian/lembaga yang bersangkutan. Selain 14 kementerian/lembaga itu, prajurit TNI bisa menduduki sipil tapi harus mundur atau pensiun dulu dari dinas keprajuritan.
Ketiga, mengubah Pasal 53 yang mengatur masa dinas keprajuritan. Masa dinas yang selama ini paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi tamtama dan bintara ditambah sesuai jenjang kepangkatan.
“RUU TNI tetap berdasarkan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, dan memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah disahkan,” katanya membacakan laporan Panja RUU TNI dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Kamis (20/03/2025) lalu.
RUU tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) disetujui jadi UU dalam rapat paripurna DPR, Selasa (18/11/2025). Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengatakan tujuan KUHAP baru untuk menuju keadilan hakiki. Beleid ini sangat dibutuhkan aparat penegak hukum, untuk mendampingi berlakunya UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang berlaku 2 Januari 2026.
“Pembentukan RUU KUHAP ini tidak terburu-buru, bahkan hitungannya waktu kita membentuk KUHAP ini lebih dari 1 tahun. Dimulai 6 November 2024,” ujarnya saat memberi laporan akhir pembahasan RUU KUHAP. Tercatat RUU KUHAP telah diundangkan menjadi UU No.20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Rapat paripurna DPR yang digelar Kamis (02/10/2025) lalu menyetujui RUU Perubahan Ketiga UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) menjadi UU. Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan RUU Kepariwisataan usul inisiatif DPR dan carry over dari periode sebelumnya. Komisi VII ditugaskan untuk melanjutkan pembahasan RUU.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan RUU merekonstruksi landasan filosofis yang sebelumnya menekankan pariwisata pada pemanfaatan sumber daya. Sementara RUU memposisikan pariwisata sebagai instrumen membangun peradaban bangsa, memperkuat identitas nasional dan perwujudan HAM untuk berwisata.
“Landasan ini menempatkan pariwisata sebagai bagian integral mencapai tujuan bernegara yang diamanatkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945,” kata Saleh Partaonan Daulay dalam rapat paripurna DPR, Kamis (2/10/2025). RUU Kepariwisataan diundangkan 29 Oktober 2025 menjadi UU No.18 Tahun 2025.
RUU Perubahan Ketiga atas UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh disetujui rapat paripurna DPR menjadi UU, Selasa (26/08/2025). Beleid ini diundangkan 4 September 2025 dan diberi nomor 14 Tahun 2025.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, dalam laporannya menjelaskan RUU Haji dan Umrah mengatur peningkatan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan bagi jemaah selama di tanah air dan tanah suci. Menyesuaikan perkembangan teknologi dan perubahan kebijakan di Arab Saudi.
“Memenuhi kebutuhan hukum setelah Presiden menerbitkan kebijakan Badan Penyelenggara (BP) Haji dan Umrah,” ujarnya.
Sepakat empat hal
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebut Panja Komisi VIII DPR dan pemerintah sepakat terkait 4 hal. Pertama, dibentuk satu lembaga penyelenggara ibadah haji dan umrah setingkat kementerian. Kedua, Kementerian Haji dan Umrah berada dalam satu atap terkait semua hal tentang penyelenggaraan haji dan umrah. Serta dikendalikan dan dikoordinasi Kementerian Haji dan Umrah.
Ketiga, seluruh infrastruktur dan SDM penyelenggara haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Keempat, keadilan dan kemudahan jemaah haji dan umrah diatur melalui konstruksi UU yang terdiri dari Judul, Konsideran, 16 bab, dan 130 Pasal.
Rapat paripurna DPR Selasa (18/02/2025) menyetujui RUU Perubahan Keempat UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menjadi UU. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan Baleg DPR membentuk panitia kerja (panja) RUU Minerba 12 Februari 2025 dilanjutkan dengan beberapa kali rapat kerja. Selama pembahasan, Panja RUU Minerba menyadari pentingnya afirmasi prioritas dengan melibatkan berbagai entitas masyarakat yakni UMKM, koperasi, ormas keagamaan, dan lainnya sebagai wujud demokrasi inklusif.
“Pemberian prioritas pada BUMN/BUMD dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi,” ujar politisi Partai Golkar itu. Beleid ini diundangkan 19 Maret 2025 dengan nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat UU No. 4 Tahun 2009tentang Minerba.
Rapat paripurna DPR Selasa (25/11/2025) menyetujui RUU Pengelolaan Ruang Udara menjadi UU. Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RUU Pengelolaan Ruang Udara, H.M Endipat Wijaya, mengatakan RUU Pengelolaan Ruang Udara masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025 dengan status carry over.
“RUU Pengelolaan Ruang Udara terdiri dari 8 Bab dan 63 Pasal disepakati pemerintah dan DPR untuk disahkan menjadi UU dengan penyempurnaan substansi redaksional yang tercermin dalam DIM,” kata politisi partai Gerindra itu membacakan laporan Pansus dalam rapat paripurna DPR.
Lima poin pertimbangan penyusunan
RUU Penyesuaian Pidana disetujui rapat paripurna DPR menjadi UU, Senin (08/12/2025). Ketua panitia kerja (Panja) RUU Penyesuaian Pidana sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR, Dede Indra Permana Soediro, menjelaskan pertimbangan utama penyusunan RUU mencakup 5 hal. Pertama, kebutuhan harmonisasi hukum pidana agar konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan sosial dan menghindari disharmoni pengaturan pidana lintas UU dan perda.
Kedua, mandat Pasal 613 KUHP Nasional yang mewajibkan penyesuaian seluruh ketentuan pidana di luar KUHP dengan sistem kategori pidana denda baru. Ketiga, menghapus pidana kurungan sebagai pidana pokok, sehingga seluruh pidana kurungan dalam berbagai UU dan perda harus dikonversi (ke dalam pidana denda, red).
Keempat, penyempurnaan beberapa ketentuan KUHP Nasional akibat kesalahan redaksional, kebutuhan penjelasan, dan penyesuaian terhadap pola perumusan yang baru yang tidak lagi menggunakan pidana minimum khusus dan pemidanaan kumulatif. Kelima, urgensi penyesuaian berlakunya KUHP Nasional 2 Januari 2026 untuk mencegah ketidakpastian hukum, tumpang tindih aturan, dan disparitas pidana.
“Komisi III DPR telah melaksanakan seluruh tahap pembahasan,” imbuh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Rapat paripurna DPR Selasa (04/02/2025) menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi UU. Ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini, mengatakan dalam membahas RUU Komisi VI DPR menerima masukan dari berbagai kalangan seperti akademisi, praktisi, dan lainnya. Pembahasan tingkat I seluruh fraksi dan pemerintah menyepakati RUU dilanjutkan dalam tahap pembicaraan tingkat II di rapat paripurna.
Anggia menjelaskan BUMN berperan sebagai perpanjangan tangan negara harus melaksanakan fungsi vital itu mengelola potensi dan sumber daya alam (SDA) untuk kemakmuran rakyat. Peran penting sebagaimana amanat konstitusi itu yang mendorong Bumn untuk bertransformasi menjadi entitas bisnis profesional, efisien dan berdaya saing global.
“BUMN harus mengutamakan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG), transparansi, akuntabilitas dan profesional dalam melakukan operasional,” urainya.
Delapan bulan kemudian UU BUMN kembali diubah. RUU Perubahan Keempat UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi UU disetujui rapat paripurna DPR Kamis, (02/10/2025) lalu. Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, mengatakan rapat kerja 26 September 2025 menghasilkan kesepakatan seluruh fraksi dan pemerintah setuju RUU BUMN dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan BUMN sebagai perpanjangan tangan negara harus mampu menjalankan fungsi vital negara dalam mengelola potensi dan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Pentingnya peran BUMN sebagaimana mandat konstitusi BUMN perlu transformasi tak hanya menjadi entitas bisnis profesional dan menguntungkan, juga transparan dan akuntabel,” kata Anggia Ermarini dalam rapat paripurna DPR.
