Soal upah minimum, putusan MK poin ketiga belas menyatakan frasa “indeks tertentu” dalam Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran UU 6/2023 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh.”
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Permenaker 16/2024. Beleid ini mempertimbangkan putusan (MK) No.168/PUU-XXI/2023. Permenaker itu menginstruksikan kenaikan upah minimum provinsi, kabupaten/kota (UMP/K) sebesar 6,5 persen. Penghitungan upah minimum tahun 2025 dilakukan dewan pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota. Hasilnya direkomendasikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
Permenaker mewajibkan Gubernur menetapkan Upah Minimum sektoral provinsi (UMSP). Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). UMSP/UMSK ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya. Serta tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 dan UMSP 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 11 Desember 2024. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 dan UMSK 2025 ditetapkan lewat Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 18 Desember 2024.
“UMP 2025, UMSP 2025, UMK 2025, dan UMSK 2025 yang telah ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025,” begitu kutipan Pasal 11 Permenaker 16/2024.
















