Sebelum adanya arahan dari Presiden, Kemenaker sudah melakukan kajian dan melakukan konsultasi publik dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Seperti perwakilan organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) dan lewat Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) melalui proses meaningful participation.
“Pada hari ini Rabu 4 Desember 2024 telah terbit dan diundangkan Permenaker Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025,” kata Yassierli sebagaimana dikutip dari laman Antara.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan (MK) No.168/PUU-XXI/2023 merombak UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Buruh, Said Salahuddin, mengatakan dari 21 poin utama amar putusan tersebut antara lain menyoal upah layak.
Poin kesembilan amar putusan Mahkamah menyatakan Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.”
Said menjelaskan melalui amar putusan poin kesembilan itu MK menegaskan pengertian tentang hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan parameter yang jelas. Termasuk penghasilan yang memenuhi jumlah penerimaan buruh dari pekerjaan yang telah dilakukan.
“Sehingga buruh mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yakni makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Kalau tidak memenuhi itu maka dianggap bukan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” urainya.
Putusan MK itu juga membangkitkan kembali upah minimum sektoral yang sebelumnya dihapus UU Cipta Kerja. Poin kedua belas amar putusan menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran UU 6/2023 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota.”
















