Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan jemaah haji perlu mendapat layanan yang optimal. Tentunya petugas di lapangan harus menguasai standar operasional prosedur (SOP) dalam melayani jemaah haji. Persoalan yang sama seperti tahun lalu yakni kapasitas tenda yang tidak memadai untuk menampung jemaah haji Indonesia. Begitu pula fasilitas kamar mandi yang 40 persennya tidak bisa berfungsi normal.
“Pelayanan jadi kata kunci dalam membenahi layanan haji ke depan. Kita (DPR,-red) akan mempertanyakan ini kepada Menteri Agama sebagai penyelenggara haji sesuai mandat UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” imbuhnya.
Pengamat Haji, Ade Marfuddin mengatakan jutaan orang jemaah haji dari berbagai negara berkumpul di tanah suci. Titik berkumpulnya jemaah seperti Arafah dan Muzdalifah menjadi tempat rawan. Kemudian juga Mina tempat jemaah haji Indonesia berkemah dalam tenda ukuran 120 meter tapi diisi 160 orang. Kemudian ratusan orang harus mengantri dengan jumlah toilet yang terbatas hanya 20 unit.
“Jadi tidak sebanding antara kuantitas jamaah kita dengan fasilitas yang tersedia,” urainya.
Ade mengusulkan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi terus menjalin kerjasama. Pemerintah jangan sekedar meminta kuota tambahan tapi ternyata tidak sesuai dengan kapasitas tampung di Mina. Belum lagi ditambah jemaah umroh yang overstay, sehingga mengganggu daya tampung Mina.
“Ini penyakit lama yang perlu diselesaikan pemerintah,” usulnya.
Kendala yang dihadapi jemaah haji Indonesia di Mina menjadi sorotan penyelenggaraan haji tahun ini. Dari berbagai persoalan itu Ade mendukung DPR untuk memberikan catatan kepada pemerintah terkait penyelenggaraan haji 2024.
“Banyak masalah yang muncul dan perlu dicari solusinya ke depan seperti apa,” tutupnya.
