Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PP No.37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Beleid yang diundangkan 7 Februari 2025 itu diapresiasi anggota DPR dan kalangan serikat buruh.
Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, mengapresiasi terbitnya PP JKP. Dia menyebut PP 6/2025 memberi manfaat yang lebih banyak dan luas bagi peserta JKP yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Selain manfaat meningkat, besaran iuran yang ditanggung buruh ikut dipangkas.
“Potongan (iuran,-red) pekerja untuk kepesertaan JKP menurun dari 0,46 persen jadi 0,36 persen dari upah sebulan,” kata Kurniasih kepada awak media, Senin (17/02/2025) kemarin.
Selain besaran iuran dipangkas, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai manfaat JKP berupa uang tunai yang diterima buruh setiap bulan naik dari sebelumnya 45 persen untuk 3 bulan pertama dan 25 persen untuk 3 bulan berikutnya menjadi 60 persen selama 6 bulan.
“Ini bentuk keberpihakan untuk pekerja sebagai peserta. Artinya Pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan manfaat lebih banyak dalam hal perlindungan sosial pekerja tanpa harus menaikkan iurannya, dalam konteks JKP iuran pekerja malah menurun," ujarnya.
Baca juga:
- Program JKP Dinilai Belum Inklusif Melindungi Buruh Ketimbang JHT
- Bakal Terbit 3 kebijakan untuk Sektor Ketenagakerjaan
Program JKP sangat bermanfaat bagi buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Manfaat JKP diharapkan mampu digunakan buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup sampai mendapat pekerjaan baru. Atau bisa juga buruh yang bersangkutan beralih membuka wirausaha.
"Kita tidak mengharapkan terjadinya PHK, namun prinsip jaminan sosial adalah sebagai penolong saat-saat terjadi kondisi darurat, dalam hal ini kehilangan pekerjaan," imbuhnya.
Tapi perlu diingat, manfaat JKP ini tidak berlaku bagi buruh yang mengalami PHK dengan alasan mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia. Bagi buruh yang berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) manfaat JKP diberikan bila mengalami PHK sebelum berakhirnya PKWT.
Terpisah, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyambut positif kebijakan ini. Memberikan kemajuan dan memperkuat perlindungan terhadap buruh. Langkah ini sangat berarti bagi buruh di tengah tantangan pasar kerja yang terus berubah dan ketidakpastian ekonomi. Terbitnya PP 6/2025 menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan buruh yang mengalami PHK.
“Ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih baik dan memberikan rasa aman kepada pekerja yang mengalami kesulitan akibat kehilangan pekerjaan," katanya dikonfirmasi, Selasa (18/02/2025).
Empat poin
Mirah sedikitnya mencatat 4 hal. Pertama, iuran yang sebelumnya sebesar 0,4 persen dari upah sebulan dengan komposisi sumber pendanaan dari pemerintah dan pendanaan program JKP. PP 6/2025 memangkas iuran menjadi 0,36 persen dari upah sebulan dengan sumber pendanaan yang sama. Hal ini menjadikan jumlah iuran yang dibayarkan menjadi lebih ringan dari upah yang dibayarkan sebelumnya dengan manfaat lebih besar.
Kedua, PP 6/2025 mengatur tak perlu lagi membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut untuk mendapat manfaat JKP. Artinya sepanjang peserta membayar iuran selama 12 bulan dalam rentang waktu 24 bulan. Ketiga, nilai manfaat sebesar 60 persen dari upah sebulan yang diterima selama 6 bulan.
Keempat, memperjelas layanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan, dilakukan oleh pengantar atau petugas antar kerja melalui Kementerian Ketenagakerjaan ditambah melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menurutnya dengan adanya JKP, pekerja tidak saja mendapatkan bantuan keuangan sementara, tapi juga kesempatan berkembang dan kembali bekerja.
“Ini adalah sebuah langkah penting yang seharusnya diikuti dengan pengawasan yang ketat agar manfaat ini dapat dinikmati oleh semua pekerja/buruh yang berhak," pungkas Mirah.
