Masyarakat semakin terbebani akibat kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok akibat pandemi Covid-19. Salah satu harga kebutuhan pokok yang harganya naik tajam tersebut, yaitu tahu dan tempe. Kenaikan ini akibat tingginya harga bahan baku kedelai yang diperkirakan mencapai 50 persen dari kondisi normal. Terlebih lagi, Indonesia mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri.
Persoalan tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak terhadap kebijakan perdagangan pemerintah. Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengatakan lonjakan harga kedelai ini menjadi kado pahit bagi industri tahu dan tempe di awal tahun 2021, mengingat di tengah pandemi Covid-19 saat ini daya beli masyarakat menurun.
“Kedelai sebagai bahan baku utama bagi industri tahu dan tempe tentu akan sangat mempengaruhi harga produk tahu dan tempe di masyarakat. Jika harga kedelai naik, maka harga tahu dan tempe di masyarakat juga akan ikut naik. Dengan begitu kenaikan harga kedelai akan menimbulkan efek berganda, mengingat para pelaku UMKM juga menggunakan tahu dan tempe sebagai bahan baku produk makanan yang mereka jual,” ucap Nevi dalam keterangan persnya, Senin (4/12).
Mengurangi ketergantungan impor tersebut, Nevi menilai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya pada pasal 54 ayat (3), pemerintah dapat membatasi impor barang dengan alasan untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri, atau untuk menjaga neraca pembayaran maupun neraca perdagangan.
Dia mengatakan pembatasan impor tersebut harus diimbangi peran pemerintah untuk dapat meningkatkan produksi kedelai dari dalam negeri, sehingga kebutuhan kedelai untuk industri dapat dipenuhi tanpa harus impor. (Baca Juga: Ini Materi Penting dalam RPP Sektor Perdagangan)
“Pada tahun 1992 Indonesia pernah melakukan swasembada kedelai, saat itu produksi dari petani kedelai Indonesia mencapai 1,8 juta ton per tahun. Ini ada peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kedelai dalam negeri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani," ujar Nevi.
Meredanya perang dagang antara AS dan China diduga menjadi faktor penyebab kenaikan harga kedelai, sambung Nevi. Indonesia yang sebagian besar kedelainya bergantung pada AS, menjadi terdampak ketika China memborong kedelai AS.
Sehingga, dia meminta pemerintah memperbaiki tata niaga kedelai dalam negeri. Selain itu dibutuhkan kolaborasi aktif antara Kementerian dan Lembaga terkait serta melibatkan pelaku industri dan UMKM agar dapat menciptakan stabilitas harga kedelai. “Melonjaknya harga kedelai juga dapat meresahkan pedagang kecil. Karena nanti penjual gorengan tidak dapat menjual tahu dan tempe goreng, sehingga pendapatan mereka pun bisa berkurang," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto menjelaskan faktor utama penyebab kenaikan harga kedelai dunia diakibatkan lonjakan permintaan kedelai dari Tiongkok kepada Amerika Serikat selaku eksportir kedelai terbesar dunia. Pada Desember 2020 permintaan kedelai Tiongkok naik dua kali lipat, yaitu dari 15 juta ton menjadi 30 juta ton. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kontainer di beberapa pelabuhan Amerika Serikat, seperti di Los Angeles, Long Beach, dan Savannah sehingga terjadi hambatan pasokan terhadap negara importir kedelai lain termasuk Indonesia.
“Untuk itu perlu dilakukan antisipasi pasokan kedelai oleh para importir karena stok saat ini tidak dapat segera ditambah mengingat kondisi harga dunia dan pengapalan yang terbatas. Penyesuaian harga dimaksud secara psikologis diperkirakan akan berdampak pada harga di tingkat importir pada Desember 2020 sampai beberapa bulan mendatang,” kata Suhanto.
Kemendag mencatat harga kedelai impor di tingkat perajin mengalami penyesuaian dari Rp9.000/kg pada November 2020 menjadi Rp9.300—9.500/kg pada Desember 2020 atau sekitar 3,33—5,56 persen.
Meski demikian, dia menegaskan stok kedelai cukup untuk kebutuhan industri tahu dan tempe nasional. Berdasarkan data Asosiasi Importir Kedelai Indonesia (Akindo), saat ini para importir selalu menyediakan stok kedelai di gudang importir sekitar 450.000 ton. Suhanto berharap importir yang masih memiliki stok kedelai untuk dapat terus memasok secara kontinu kepada anggota Gakoptindo dengan tidak menaikan harga.
“Apabila kebutuhan kedelai untuk para anggota Gakoptindo sebesar 150.000—160.000 ton/bulan, maka stok tersebut seharusnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan 2-3 bulan mendatang,” ujarnya.
Dikatakan Suhanto, pada Desember 2020 harga kedelai dunia tercatat sebesar USD 12,95/bushels, naik 9 persen dari bulan sebelumnya yang tercatat USD 11,92/bushels. Berdasarkan data The Food and Agriculture Organization (FAO), harga rata-rata kedelai pada Desember 2020 tercatat sebesar 461 USD/ton, naik 6 persen dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 435 USD/ton.
