Komisi I DPR masih menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Berbagai pihak sudah diundang untuk memberi masukan seperti kalangan pakar/akademisi. Berbagai masukan tersebut dalam rangka partisipasi bermakna sekaligus memperkaya dalam penyusunan draf RUU.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad), Prof Ahmad M Ramli, mengatakan ekosistem digital berkembang pesat di era revolusi industri 5.0. Ekosistem ini tumbuh secara organik dan melahirkan kemerdekaan serta bentuk budaya. Ketika regulasi terbit setelah budaya digital terbentuk, bakal muncul tingginya resistensi. Apalagi jika regulasi itu membatasi kebebasan berekspresi, berdampak terhadap monetisasi dan pendapatan konten digital.
“Ini jadi fenomena global ketika negara terlambat membentuk regulasi dan ekosistem terlanjur terbentuk koreksi sulit dan bisa menimbulkan resistensi,” kata Prof Ramli dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi I DPR, Senin (21/07/2025).
Industri konten dan platform digital mengubah pola konsumsi informasi menjadi dua arah, monetisasi individual tanpa birokrasi, berbasis viral, viewer, subscribed dan iklan. Lembaga penyiaran konvensional tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berbasis kedua beleid itu lembaga penyiaran punya karakter kuat, tata kelola dan akuntabilitas yang dikenal dengan istilah konten terpercaya.
Baca juga:
Keberadaan sistem dan model yang menaungi lembaga penyiaran jadi kekuatan dan keunggulan. Berbeda dengan model konten yang lahir dari platform digital, tidak melalui proses perizinan yang ketat. Lembaga penyiaran dan platform digital berbeda, sehingga tidak bisa disamakan dalam satu definisi materi regulasi. Platform digital tidak menggunakan UU 32/2002 dan UU 40/1999.
“Kalau mau digabung lembaga penyiaran dan platform digital dalam UU yang sama, harus dibedakan mana kewajiban dan hak bagi lembaga penyiaran dan platform digital,” ujarnya.
Prof Ramli menjelaskan platform digital tidak sama dengan lembaga penyiaran karena fungsinya berbeda. Lembaga penyiaran memegang prinsip jurnalistik, etika profesi dan tanggungjawab isi konten. Platform digital seperti User Generated Content (UGC), Youtube, Instagram, TikTok dan lainnya membuka peluang konten kreator. Platform digital juga bisa digunakan banyak pihak seperti pemerintah, partai politik, entitas bisnis dan lainnya.
“Menyamakan platform digital dengan penyiaran menjadi tidak produktif,” imbuhnya.
UGC menjadi perantara atau hosting provider, medium publik untuk mengunggah konten tanpa kurasi dan verifikasi memadai. Hal ini terkait Safe Harbour Policy dimana platform digital tidak bertanggungjawab atas konten yang diunggah penggunanya kecuali ada konten yang melanggar hukum dan tidak di take down.
“Ini yang membuat platform digital berkembang pesat,” timpalnya.
Prinsip equal playing field menurut Prof Ramli harus digunakan secara proporsional. Tren global saat ini media penyiaran konvensional sudah menggunakan multi platform. Model perpajakan juga dikenakan secara setara. Penting juga diatur kode etik untuk platform digital selain masing-masing UU yang mengaturnya.
Tanpa kode etik, setiap pelanggaran dalam platform digital akan berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), dan lainnya.
“Ke depan harus diatur kode etik itu tapi berbeda dengan kode etik lembaga penyiaran,” usulnya.
RUU Penyiaran menurut Prof Ramli perlu mengatur insentif dari pemerintah untuk konten berkualitas. Selama ini insentif yang diberikan kepada pembuat konten adalah platform digital dan penghasilan lembaga penyiaran berasal dari iklan. Dukungan berupa insentif dari pemerintah untuk platform digital dan lembaga penyiaran yang mengutamakan etika sehingga menghasilkan konten berkualitas sangat diperlukan.
Regulasi platform digital dan lembaga penyiaran tidak bisa diperlakukan sama. Prof Ramli menegaskan lembaga penyiaran harus memberi perlindungan regulasi untuk pelaksanaan multi platform. Perkembangan teknologi digital membuat audiens tak lagi pasif tapi aktif misal memberikan like, membagikan konten dan membuat konten sendiri. Tv bisa mengetahui rating program acara secara digital.
Ada tantangan
Kendati demikian Prof Ramli mengingatkan ada tantangan yang perlu diantisipasi dalam menggunakan platform digital seperti perlindungan anak dari paparan konten berbahaya. Algoritma platform cenderung mempromosikan konten bersifat clickbait. Untuk dapat bertahan, lembaga penyiaran perlu mengadopsi perkembangan bisnis. Misalnya, jangan ketergantungan dengan iklan konvensional, perlu merancang strategi lain seperti membuat konten premium dan konten berbayar.
Prof Ramli mengusulkan pengaturan penyiaran dan platform digital diatur dalam UU yang terpisah. Jika keduanya diatur dalam UU yang sama berpotensi menimbulkan konflik tinggi karena membatasi rigid penyiaran tapi sebaliknya untuk platform digital diberi kebebasan besar.
“Platform digital harus diatur UU Tersendiri,” usulnya.
Pada kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, Ignatius Haryanto Djoewanto mengatakan perkembangan teknologi digital tidak terhindarkan. Regulasi yang ada belum lengkap mengatur platform digital. Industri penyiaran mengeluh industrinya surut, pendapatan dari iklan konvensional merosot dan iklan digital berkembang pesat. Sayangnya, industri penyiaran lambat dalam menghadapi perkembangan digital.
“Ranah dunia penyiaran dan platform digital berbeda baik teknologi dan pengaturannya. Pengaturan platform digital perlu UU sendiri, beda dengan UU Penyiaran,” urai Ignatius.
Jika mau dibentuk UU khusus platform digital, perlu dibentuk semacam komisi mengawasi konten yang beredar. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang selama ini berlaku untuk lembaga penyiaran bisa dimodifikasi untuk platform digital. Platform harus memberikan transparansi terkait algoritma.
