Lima Afirmasi Kebijakan untuk RUU Pertekstilan
Terbaru

Lima Afirmasi Kebijakan untuk RUU Pertekstilan

RUU Pertekstilan yang disusun perlu diarahkan untuk re-industrialisasi. Penguasaan pasar domestik, pembatasan impor legal dan ilegal.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

“Harus ada dukungan pembiayaan dengan tingkat suku bunga yang relatif di support pemerintah,” usulnya.

Berikutnya peremajaan mesin tekstil, Ichsanuddin mengatakan ini butuh pembiayaan. Misalnya, mesin pintal, rajut, dan finishing. Terkait juga dengan SDM, dan Kementerian Pendidikan Tinggi perlu membuka kembali teknologi tekstil yang menjawab kebutuhan pasar. Faktanya sekarang lulusan program pendidikan D1 sampai D4 banyak menganggur karena industrinya turun dan tidak terjadi re-industrialisasi. Ujungnya pasar tidak bisa menyerap tenaga kerja.

Selaras itu Dirjen Pertekstilan di Kementerian Industri layak dibentuk lagi. Perannya mengurusi industri pertekstilan dari hulu sampai hilir. Setelah re-industrialisasi bergulir, fokus selanjutnya adalah pasar. Jika penegakan hukum lemah, prosesnya re-industrialisasi akan terhambat. Dia memberi contoh pada masa kampanye produk China berlimpah di Indonesia karena relatif lebih murah ketimbang lainnya.

“Poinnya, sehatkan pasarnya jangan kebanyakan premannya baik preman berdasi dan lainnya ini luar biasa. Hentikan premanisme di semua lini termasuk di industri pertekstilan. Ini yang bikin sedih, menghilangkan daya saing gak karu-karuan,” timpalnya.

Tak ketinggalan Ichsanuddin berpendapat kebijakan yang utuh hanya bisa dilakukan dengan model struktural dan sistemik, bukan parsial, Misal, bank jangan sekedar duduk menerima cicilan dan bunga setelah memberikan pinjaman. Tapi ikut bertanggungjawab, tidak sembarangan memberikan fasilitas kredit ke pengusaha atau UMKM tertentu.

Dia mewanti-wanti agar jangan sampai mengulang kasus Sritex, sehingga perlu pengawasan yang serius. Kasus dugaan korupsi yang menjerat Sritex menurut Ichsanuddin menunjukan pihak yang melakukan manipulasi tak melulu pemerintahan tapi juga swasta. Hal ini perlu dicegah sejak awal.

Perlu dibentuk cetak biru re-industrialisasi pertekstilan. Sebelumnya pernah dibentuk Kementerian Perindustrian tapi tidak pernah dijalankan karena berantakan. Sekarang dibutuhkan cetak biru re-industrialisasi pertekstilan untuk mengatur kemana arah produksi mulai dari serat sampai pasar.

Pada kesempatan yang sama Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, menyimpulkan dari pemaparan Ichsanuddin itu masa kejayaan pertekstilan Indonesia terjadi di era orde baru. Bahkan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo menunjukan tren industri pertekstilan melandai. Dampaknya dialami masyarakat kalangan bawah.

“Melalui sektor pertekstilan, terutama melalui struktural yang holistik, universal melalui legislasi persoalan seperti ini bisa diatasi,” imbuhnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info