Sejumlah LSM dan perorangan secara resmi mendaftarkan uji materi sejumlah empat peraturan daerah (Perda) yang mengatur larangan aktivitas Ahmadiyah di Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA), Rabu (20/4). Aturan itu antara lain Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No 12 Tahun 2011, Pergub Banten No 5 Tahun 2011, Pergub Sumatera Barat No 17 Tahun 2011, dan Perbup Pandeglang No 5 Tahun 2011.
Mereka yang tercatat sebagai pemohon adalah Abdul Basit (Ketua Umum Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia), Dwi Rubiyanti Kholifah (Direktur Asian Muslim Action Network), Dian Kartika Sari (Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia), Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Achmad Suedi (Wahid Institute), P Maruli Tua Silaban (Jaringan Indonesia Raya), Sandra Yati Moniaga (Elsam), Hendardi (Perkumpulan Masyarakat Setara), Marieta NC Sahertian, Johannes Hariyanto, dan Nursyahbani Kartjasungkana.
Salah satu kuasa hukum pemohon Erna Ratnaningsih menilai empat perda itu bertentangan dengan sejumlah undang-undang. Salah satunya, Pasal 10 ayat (3) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang menyebutkan urusan agama merupakan urusan pemerintah pusat.
“Menurut Pasal 2 ayat (2) PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan Penodaan Agama, hanya Presiden yang berwenang melarang kegiatan Ahmadiyah termasuk membubarkan organisasinya setelah mendapat pertimbangan pejabat terkait. Jadi aturan Ahmadiyah itu melampaui kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat,” kata Erna di Gedung MA Jakarta.
Erna berdalih proses pembentukan sejumlah perda itu juga tak sesuai dengan UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebab, terbitnya aturan itu tidak melibatkan partisipasi publik khususnya mendengar masukan/pendapat dari JAI itu sendiri terkait larangan kegiatan Ahmadiyah.
“Aturan larangan kegiatan Ahmadiyah hanya didasarkan Fatwa MUI No 11/Munas VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah, Surat MUI Pandeglang No 3 Tahun 2011,” katanya.
Selain itu, mengacu UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan jaminan kebebasan memeluk agama dan keyakinan merupakan forum internum. Artinya, tak seorangpun bisa membatasi atau mencampuri keyakinan seseorang karena keyakinan berhubungan dengan hati seseorang dengan Tuhannya.
“Termasuk negara juga tidak bisa mengintervensi keyakinan seseorang,” dalihnya. “Peraturan daerah itu bersifat diskriminatif hanya mengatur sekelompok orang tertentu yang melanggar Pasal 1 angka 3 UU HAM.”
Larangan pencantuman pemasangan papan nama dan atribut JAI dalam sejumlah peraturan daerah itu juga bertentangan dengan PP No 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No 18 Tahun 1986 Organisasi Kemasyarakatan. Sebab, sejak 1953 organisasi Ahmadiyah sudah dinyatakan sah sebagai organisasi yang terdaftar di Kemenkumham. “Seharusnya dia berhak untuk memasang papan nama dan atribut JAI,” kata Direktur YLBHI itu.
Atas dasar itu, ia meminta MA untuk menyatakan sejumlah peraturan daerah yang melarang kegiatan Ahmadiyah itu batal dan tidak berlaku karena bertentangan sejumlah undang-undang itu. “MA memerintahkan gubernur untuk mencabut keempat peraturan daerah itu,” ujarnya dalam petitum permohonannya.
Ia mengakui pasca tragedi di Cikeusik ada sejumlah keputusan terbit yang juga melarang kegiatan Ahmadiyah di sejumlah daerah, seperti di Jawa Timur. Mrespon terbitnya keputusan-keputusan tersebut, Erna mengatakan pihaknya juga akan mengajukan gugatan ke PTUN.
“Tadi kita juga sudah meminta Komisi Yudisial (KY) mengawasi PTUN agar saat kita mengajukan gugatan ada jaminan proses peradilan berjalan secara fair, imparsial (tidak memihak), dan independen,” imbuhnya. “Karena kita khawatir di wilayah-wilayah yang menerbitkan keputusan itu, peradilan tertekan dengan kehadiran massa yang menolak keberadaan Ahmadiyah.”
