Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan mantan pegawai Baznas Provinsi Jawa Barat (Jabar) berinisial T, yang melaporkan dugaan penyelewengan dana hibah dan zakat. Permohonan ini diajukan seiring meningkatnya potensi ancaman terhadap pelapor, termasuk proses hukum yang sedang berlangsung.
Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias mengatakan saat ini LPSK masih melakukan penelaahan mendalam terhadap permohonan perlindungan yang diajukan, baik dari segi substansi laporan dugaan korupsi yang disampaikan maupun dari sisi status hukum dan tingkat kebutuhan perlindungan bagi pemohon.
Baginya, pelapor memiliki peran penting dalam membuka akses awal terhadap informasi penyimpangan di dalam institusi. Karena itu, respons negara terhadap keberanian tersebut harus berupa perlindungan, bukan pembalasan.
“LPSK sedang menelaah permohonan yang disampaikan oleh pemohon pada 27 Mei 2025 dan berkoordinasi dengan Kejari Bandung dan Polda Jabar. Kami ingin memastikan bahwa pelapor yang datang dengan iktikad baik memperoleh ruang aman untuk menyampaikan kebenaran,” kata Susi dalam keterangan persnya kepada wartawan, Jum’at (13/6/2025).
Ia juga menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menjaga kepercayaan publik dengan menindaklanjuti secara serius laporan-laporan yang telah disalurkan melalui mekanisme resmi. “LPSK mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang disampaikan oleh pemohon melalui LPSK,” ujar Susi.
Lebih jauh, Susilaningtias menegaskan bahwa LPSK berkomitmen mendukung keberanian masyarakat dalam mengungkap pelanggaran, termasuk dari kalangan internal lembaga, selama dilakukan secara iktikad baik dan sesuai hukum yang berlaku.
Selanjutnya, LPSK berkomitmen memberikan perlindungan terhadap saksi dan pelapor yang beriktikad baik. Permohonan ini berkaitan dengan laporan dugaan penyelewengan dana hibah dan zakat di lingkungan Baznas Jabar.
