Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan mendampingi saksi-saksi saat dimintai keterangan dalam sidang lanjutan kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B Cebongan Sleman.
"Kami akan mendampingi saksi di persidangan yang dijadwalkan mulai pada 2 Juli," kata Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, LPSK Teguh Soedarsono, di Yogyakarta, Jumat.
Sidang kasus penyerangan Lapas Cebongan Sleman telah sampai pada agenda keterangan saksi yang akan dilaksanakan pada 2 Juli 2013.
Terkait hal tersebut LPSK mempersilakan majelis hakim memanggil para saksi untuk dimintai keterangan.
"Silakan saja saksi siapa yang akan dipanggil dan diminta keterangan pada sidang 2 Juli," katanya.
Pada persidangan nantinya, para saksi yang sebagian besar merupakan karyawan dan tahanan Lapas Cebongan tersebut akan didampingi LPSK serta para psikolog masing-masing.
"Saksi yang siap datang langsung ke persidangan akan dikawal dan diamankan polisi dari Polda DIY. Pengawalan dilakukan mulai keberangkatan hingga kepulangan," katanya.
Teguh mengatakan saksi yang masih dalam keadaan trauma disarankan menggunakan teleconference yang telah disiapkan Mahkamah Agung dan LPSK.
"LPSK juga menyarankan Majelis Hakim untuk mendatangi dan memeriksa langsung para saksi di tempat lain. Tempat disiapkan di Kantor Kanwil KemKumham DIY," katanya.
Tim penasihat hukum 12 oknum anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, terdakwa kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan Sleman, menolak pemeriksaan saksi melalui 'teleconference'.
Ketua Tim Penasihat Hukum TNI AD Kolonel Chk Rokhmat yang mendampingi 12 terdakwa seusai sidang di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Jumat mengatakan menolak usulan model teleconference dalam pemeriksaan saksi pada sidang kasus Cebongan.
"Dalam hukum acara tidak menghendaki pemeriksaan saksi melalui teleconference," katanya.
Menurut dia, jika tidak ada halangan, saksi harus hadir, apalagi lokasi persidangan ada dalam satu daerah dan para saksi tidak sedang berada di luar pulau atau luar negeri.
"Alasan keamanan yang dikhawatirkan para saksi tidak perlu ditakutkan sebab ada aparat yang berjaga selama persidangan," katanya.
Hal sama disampaikan oleh advokad senior Kamal Firadaus SH yang menyatakan bahwa kesaksian melalui teleconference hanya patut dilakukan jika saksi berda di luar daerah atau luar negeri.
"Kalaupun demi alasan keamanan, hanya bisa dilakukan telekonference apabila ada ancaman yang sangat besar. Dalam kasus ini saya tidak melihat ancaman yang sangat besar itu," katanya.
Menurut dia, jika trauma, stres dan depresi, itu tidak menjadi alasan untuk menggunakan teleconference.
"Alasan saksi dari LP Cebongan trauma, stres dan depresi tidak diatur dalam undang-undang," katanya seusai mengikuti jalannya sidang.
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI Ridwan Mansyur, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan perangkat elekronik untuk persiapan telekonferensi, jika jadi diselenggarakan.
"Akan dilihat nanti ada kendala atau tidak dalam sidang pemeriksaan saksi pekan depan. Keputusannya ada pada majelis hakim," kata dia pada jumpa pers di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
















