MA Bebaskan Terdakwa Militer, Hukuman Eurico Diperberat
Berita

MA Bebaskan Terdakwa Militer, Hukuman Eurico Diperberat

Berbeda dengan Mohamad Noer Muis, Eurico Guterres justru diperberat hukumannya. Di tingkat PN dihukum 10 tahun, PT 5 tahun, dan MA diperberat kembali menjadi 10 tahun.

Aru
Bacaan 2 Menit
MA Bebaskan Terdakwa Militer, Hukuman Eurico Diperberat
Hukumonline

 

Pasalnya, pasukan bersenjata yang berada dibawah komando dan pengendalian efektif adalah pasukan yang berada dibawah komando Noer Muis baik secara de facto maupun de jure. Untuk itu, serangan yang terjadi pada 5 September 1999 dan 6 September 1999 yang dilakukan oleh kelompok pro integrasi yang ditujukan terhadap pengungsi, dan menewaskan 30 orang serta 5 luka-luka berada dibawah komando dan pengendalian Noer Muis.

 

Hal ini berbeda misalnya dengan pendapat Eddy Djunaedi dan Boestomi yang menyatakan putusan PT HAM Ad Hoc tepat dan benar. Karena, bentrokan yang terjadi saat itu bersifat spontan, tidak ada informasi atau ancaan sebelumnya baik yang diterima Noer Muis maupun anak buahnya,

 

Sementara, Dirwoto menyatakan Noer Muis saat itu telah berupaya menghentikan bentrokan yang terjadi antara kelompok pro integrasi dan pro kemerdekaan di Diosis Dili dan di rumah Uskup Bello.

 

Eurico Guterres

Berbeda dengan Noer Muis, Eurico Guterres, mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) bernasib sebaliknya. Pada hari yang sama, MA menolak kasasi Guterres dan menerima kasasi JPU Ad Hoc pada Kejaksaan Agung RI. Akibatnya, Guterres harus menerima hukuman 10 tahun penjara sesuai dengan putusan PN HAM Ad Hoc sebelumnya. Padahal, di tingkat PT HAM Ad Hoc, hukuman Guterres diperingan menjadi lima tahun

 

Dalam putusannya, majelis menyatakan membatalkan putusan PT HAM Ad Hoc. Pasalnya, PT HAM Ad Hoc dinilai salah menerapkan hukum dan melampaui kewenangannya karena menjatuhkan pidana lebih ringan atau dibawah ancaman pidana paling singkat, yakni 10 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis. Pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a dan pasal 37 UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

 

Dalam perkara itu, Guterres dianggap bertanggung jawab atas penyerangan ke rumah Gubernur Timor-Timur saat itu, Carascalao yang mengakibatkan 12 orang terbunuh.

 

Sama seperti perkara Noer Muis, majelis yang terdiri dari Parman Soeparman (Ketua Majelis), Dirwoto, Sumaryo Suryokusumo, Sakir Ardiwinata dan Masyhur Effendi selaku anggota tidak memutus secara bulat. Tercatat Masyhur Effendi mempunyai pendapat berbeda.

 

Menurut Masyhur, Guterres tidak terbukti bersalah. Dikatakannya, kekacauan yang terjadi dalam peristiwa itu adalah manusiawi. Karena sebagai pimpinan, Guterres merasa gusar akibat perubahan sikap politik Carascalao. Carascalao yang menjadi salah satu tokoh utama kelompok pro integrasi menyeberang dan berubah menjadi tokoh pro kemerdekaan. Selain itu, Masyhur berpendapat, sesuai kesaksian, pada saat serangan terdapat juga unsur militer dan polisi yang seharusnya mengamankan situasi. 

Setelah sebelumnya menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Sutrisno Mascung, Mahkamah Agung (MA) kembali menolak permohonan kasasi JPU dalam perkara dugaan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) Berat di Timor Timur pasca jajak pendapat. Kali ini, MA menolak kasasi jaksa atas nama  terdakwa Brigjend M. Noer Muis, mantan Komandan Resort Militer 164/Wiradharma Dili Timor-Timur, yang sekarang menjabat Wakil Gubernur Akademi Militer Magelang.

 

Atas penolakan itu, Noer Muis otomatis bebas sesuai dengan putusan PT HAM Ad Hoc terdahulu. Diketahui, dalam perkara itu, sebelumnya Noer Muis diputus lima tahun penjara oleh PN HAM Ad Hoc. Sementara, di tingkat banding, PT HAM Ad Hoc membebaskan Noer Muis dari tuntutan.

 

Putusan tentang penolakan kasasi JPU ini dibacakan pada Senin (13/3), oleh Parman Soeparman (Ketua Majelis) dan Eddy Djunaedi Karna Sudirdja, Tommy Boestomi, Dirwoto dan Sumaryo Suryokusumo sebagai anggota. Putusan yang diambil tersebut tidak bulat, karena dua hakim mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda).

 

Mereka adalah Parman Soeparman dan Sumaryo Suryokusumo. Menurut Parman dan Sumaryo, JPU telah berhasil membuktikan bahwa putusan pembebasan PT HAM Ad Hoc bukan pembebasan yang murni sifatnya. Karena, Noer Muis sebagai Komandan Korem menurut mereka bertanggung jawab atas pebuatan bawahannya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info