MA Berharap Proses Harmonisasi PP 94/2012 Selesai dan Dapat Segera Diundangkan
Terbaru

MA Berharap Proses Harmonisasi PP 94/2012 Selesai dan Dapat Segera Diundangkan

Saat ini MA masih menunggu update dari Kementerian Keuangan terkait apakah perubahan PP 94/2012 dapat diresmikan sebelum adanya pergantian pemerintahan atau masih memerlukan waktu lebih lanjut.

CR 33
Bacaan 2 Menit

Namun, kata dia, MA masih menunggu update dari Kementerian Keuangan terkait apakah perubahan PP ini dapat diresmikan sebelum adanya pergantian pemerintahan atau masih memerlukan waktu lebih lanjut.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa MA tidak memiliki kewenangan untuk menjawab pertanyaan kapan proses harmonisasi ini akan berakhir karena hal itu sepenuhnya merupakan proses eksekutif.

“Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden, sementara peraturan Mahkamah kami disusun oleh Mahkamah itu sendiri. Kami mungkin memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal ini,” tegasnya.

Menurut Suharto, umumnya proses harmonisasi akan dilanjutkan setelah semua langkah selesai. Setelah harmonisasi selesai, maka tidak ada pertentangan antara produk hukum satu dengan produk hukum lainnya, karena dianggap sudah harmonis.

“Saya mendengar bahwa rapat harmonisasi dijadwalkan segera, dan saat ini prosesnya sedang berlangsung,” tambahnya.

Mahkamah Agung akan terus memantau perkembangan terkait harmonisasi ini dan berkomitmen untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada publik setelah proses berjalan.

Sebelumnya, MA telah melakukan pengajuan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Mahkamah Agung telah bersurat ke Kemenpan lalu berproses lalu dikirim ke Kemenkeu pada Mei (2024),” jelas Suharto saat menerima audiensi para hakim atas nama Solidaritas Hakim Indonesia di Gedung MA, Senin (7/10).

Menurutnya, terdapat delapan komponen yang diajukan kepada Kemenpan-RB agar dinaikan. Namun Kemenpan-RB hanya menyetujui empat komponen meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan hakim, pensiun dan tunjangan kemahalan. Namun, saat berproses di Kemenkeu hanya tiga yang disepakati yaitu gaji pokok, pensiun dan tunjangan jabatan.

Meski tidak terakomodir semua komponen yang diajukan, menurut Suharto MA tetap memperjuangkan tunjangan kemahalan untuk peningkatan kesejahteraan hakim. Hal ini lantaran pemerataan tunjangan kemahalan masih belum merata.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info