Mahkamah Agung (MA) memiliki beban perkara saban tahunnya dalam jumlah besar. Beban berat menuntaskan tunggakan perkara di tahun sebelumnya menjadi pekerjaan rumah yang mesti dirampungkan, mengingat saban bulannya terdapat penambahan perkara baru. Lantas seberapa banyak perkara yang berhasil dituntaskan sepanjang 2023?.
Ketua MA Prof Muhammad Syarifuddin mengatakan kinerja MA di bidang penangana perkara sepanjang 2023 menunjukan tren positif. Setidaknya dari perkara yang masuk sebanyak 27.248 perkara di tambah sisa perkara tahun lalu sebanyak 260 perkara. Sehingga total beban perkara tahun 2023 sebanyak 27.508 perkara.
Dia merinci dari 27.508 perkara, jajarannya di MA hingga 22 Desember 2023 berhasil memutus perkara sebanyak 26.903 perkara atau sebesar 98,96 persen. Sedangkan produktivitas kinerja minutasi perkara pada tahun 2023 sebanyak 27.876 perkara atau sebesar 102,30% dari jumlah perkara masuk pada tahun 2023.
Sedangkan persentase perkara yang berhasil dimuntasi dengan jangka waktu penyelesaian kurang dari 3 bulan sebanyak 25.096 perkara atau sebesar 90,23%. Kendati dengan capaian yang relatif baik, Syarifuddin menegaskan data penyelesaian perkara masih bersifat sementara. Pasalnya perhitungannya dilakukan per tanggal 22 Desember.
“Sehingga jumlahnya bisa berubah karena dari tanggal 23 sampai dengan hari ini masih terdapat persidangan dan datanya masih belum masuk di laporan ini,” ujarnya.
Baca juga:
- Sepanjang 2023 MA Terbitkan 3 PERMA dan SEMA
- MA 'Cetak' Rekor Terendah Sisa Perkara Sepanjang Sejarah
- Ketua MA: Tahun 2021, Akselarasi Perwujudan Peradilan Modern
Syarifuddin yang pernah menjabat Kepala Badan Pengawasan (Kabawas) MA periode 2011 itu menegaskan, terhadap semua capaian kinerja jajarannya tak lepass dari peran dan kontribusi para hakim agung dan hakim ad hoc pada MA. Serta seluruh jajaran kepaniteraan MA yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan perkara di bawah koordinasi para ketua kamar masing-masing.
“Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggitingginya, kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian perkara di MA,” katanya.
Sementara di bidang pengawasan aparatur sepanjang 2023, MA melaluui Bawas telah menujuk 25 satuan kerja (Satker) pengadilan untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Dari 25 satuan kerja yang ditunjuk tersebut, telah ditetapkan 7 Satker yang memenuhi standar untuk mendapatkan sertifikat SMAP. Sedangkan 18 Satker lainnya belum memenuhi persyaratan dan berstatus ditangguhkan.
Langkah tersebut sebagai bentuk komitmen MA dan badan peradilan di bawahnya dalam melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa. Untuk data jumlah pengaduan dan penanganan pengaduan pada Bawas MA tahun 2023 tercatat jumlah pengaduan yang diterima sebanyak 4.137.
Sanksi disiplin
Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.885 pengaduan atau 94% telah selesai diproses. Sedangkan sisanya sebanyak 252 pengaduan masih dalam proses penanganan. Jumlah dan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan terhadap hakim dan aparatur peradilan yang melakukan pelanggaran sepanjang periode tahun 2023 sebanyak 296 sanksi disiplin. Rinciannya, terdiri dari 87 sanksi berat, 55 sanksi sedang, dan 154 sanksi ringan.
Menurut mantan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial itu, spek integritas menjadi kunci dalam upaya membangun lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa. Dengan demikian, MA bertekad untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan melalui penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan bagi seluruh aparatur di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya.
Oleh karena itu, Syarifuddin berharap jurnalis dan publik dapat berpartisipasi dalam mengawasi kinerja apartur di MA dan badan peradilan di bawahnya. “Sekaligus bisa meluruskan isu-isu negatif yang beredar di masyarakat melalui pemberitaan yang akurat, proporsional, dan berimbang,” pungkasnya.
