“Bahwa untuk mewujudkan kembali kepribadian Bangsa secara konsekuen berdasarkan Pancasila dan untuk mengikis habis sisa-sisa feodalisme serta kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, perlu menetapkan dalam bentuk Ketetapan MPRS penggantian sebutan "Paduka “Yang Mulia”, “Yang Mulia”, Paduka Tuan menjadi Bapak/Ibu atau Saudara/Saudari".
“Aturan penggantian sebutan ‘Yang Mulia’ ini sampai diatur Tap MPRS yang menurut TAP MPRS sebutan itu adalah sebutan sisa peninggalan feodalisme dan kolonialisme. Maka dari itu, mengapa panggilan terhadap hakim tidak dibuat lebih nasionalis?”
Dia menyebut Peraturan MK No. 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan. Dalam Pasal 6 Peraturan MK No. 19/2009 itu diatur mengenai kewajiban para pihak yang berperkara, saksi, ahli, dan pengunjung sidang untuk bersikap tertib dan hormat kepada hakim dalam persidangan. “Namun tidak tercantum adanya peraturan yang mengharuskan seseorang yang menghadiri persidangan untuk menyebut hakim konstitusi dengan sebutan ‘Yang Mulia’?”
Demikian pula dengan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (SE Dirjen Badilum MA) No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan diatur pengunjung sidang wajib bersikap sopan, tertib, tidak merokok, tidak berbicara satu sama lain, tidak membawa senjata, dan lain-lain. “SE Dirjen Badilum itu juga tidak tertera kewajiban para pihak yang berperkara, penasihat hukum, saksi, ahli ataupun pengunjung lain untuk menyebut Hakim dengan sebutan “Yang Mulia.”
Bahkan, Peraturan Menteri Kehakiman Tahun 1983 mengatur penyebutan kepada hakim hanyalah “Saudara Hakim yang Terhormat”, bukan “Yang Mulia”. “Saya menyarankan panggilan ‘Yang Mulia’ seharusnya diganti dengan panggilan ‘Yang Terhormat’ saja bagi hakim. Karena kalau dulu itu sebutannya ‘Yang Terhormat’ Bapak/Ibu Hakim.”
Karena itu, pihaknya mengusulkan kepada pimpinan MA sebagai Lembaga peradilan tertinggi mempelajari dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah sebutan atau penggunaan “Yang Mulia” bagi Para Hakim dalam persidangan masih perlu untuk diteruskan/dipertahankan? “Sudah seharusnya MA mempelajari dan mempertimbangkan lebih lanjut sebutan ‘Yang Mulia’ ini,” pinta Harifin.
Menanggapi persoalan ini, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro enggan untuk mengomentari lebih jauh. “Saat ini MA belum mau berkomentar. Biarlah pembahasan mengenai panggilan Yang Mulia ini muncul dulu di publik dan dibahas oleh para ahli terlebih dahulu. Nanti perkembangannya seperti apa, baru MA akan mengambil sikap,” kata Andi saat dihubungi.
Seperti diketahui, panggilan “Yang Mulia” terhadap hakim di semua tingkat peradilan termasuk hakim konstitusi selama ini menjadi panggilan yang lazim dilakukan para pihak dalam proses persidangan di pengadilan ataupun MK.
