Harifin menambahkan MA mengabulkan PK terhadap putusan praperadilan dalam rangka fungsi pengawasan terhadap putusan hakim di tingkat bawah. “Misalnya, praperadilan dianggap tidak sesuai prosedur,” jelasnya lagi.
Karenanya, Harifin mengatakan MA akan mengkaji permohonan PK yang akan diajukan oleh kejaksaan. Menurutnya, hakim tak boleh menolak perkara yang masuk ke meja hakim. “Apakah secara formal bisa diterima atau tidak?” tuturnya. Ia mengatakan MA akan menganalisa argumen-argumen yang akan diajukan oleh kejaksaan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Didik Darmanto mengatakan jajaran kejaksaan sedang menyiapkan memori PK praperadilan Bibit-Chandra itu. “Pekan depan, (PK,-red) akan didaftarkan,” ujarnya. Ia menambahkan kejaksaan menggunakan Pasal 263 KUHAP sebagai dasar mengajukan PK, yakni adanya kekhilafan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu.
