Rancangan Undang-undang Mahkamah Agung (MA) yang akan mengubahUndang-Undang No. 3 Tahun 2009 kembali mendapat kritikan dan penolakan dari MA. Salah satunya, materi yang melarang kasasi terhadap putusan bebas. Penolakan itu dilontarkan oleh Juru Bicara MA Djoko Sarwoko.
“Ada satu hal yang kita sangat keberatan dalam RUU MA soal putusan bebas itu tidak boleh dikasasi. Persoalannya, kalau banyak perkara korupsi yang bebas tidak boleh dikasasi bagaimana? Ini mau kemana arahnya?” kata Djoko saat dihubungi hukumonline, Kamis (12/7).
Djoko Sarwoko menilai yurisprudensi MA bernomor No. 275 K/Pid/1983 yang membolehkan jaksa kasasi terhadap vonis bebas masih perlu dipertahankan. Terlebih, saat ini banyak perkara korupsi yang terdakwanya divonis bebas. “Jika dalam RUU MA tetap melarang jaksa mengajukan kasasi terhadap vonis bebas ini, dikhawatirkan akan menciderai rasa keadilan masyarakat,” katanya.
Dia mengakui bahwa Pasal 67 jo 244 KUHAP memang mengatur putusan bebas atau ontslag (lepas dari tuntutan hukum) tidak boleh dikasasi. Akan tetapi, aturan itu telah “dimatikan” (dikesampingkan) berlakunya oleh yurisprudensi tetap MA. Ia menjelaskan putusan bebas terbagi menjadi bebas murni dan bebas tak murni (onstlag).
“Berlakunya Pasal 67 jo 244 KUHAP telah ‘dimatikan’ oleh yurisprudensi MA. Makanya, dalam praktik putusan bebas masih bisa diajukan kasasi sepanjang jaksa bisa membuktikan bahwa putusan itu bebas tidak murni atau onstlag. Kalau jaksa bisa membuktikan itu, hakim baru bisa menilai alasan-alasan (pokok) kasasi,” ujarnya.
Karenanya, tidak semua putusan bebas yang dimohonkan kasasi selalu dikabulkan MA dengan penghukuman. “Tidak semua putusan bebas yang dikasasi selalu berhasil dengan dihukum, banyak juga putusannya tidak dapat diterima (niet ovankelijk verlaard) karena jaksa tidak dapat membuktikan pembebasan tidak murni,” tegasnya.
Berdasarkan data perkara MA tahun 2010, ada 203 perkara kasasi terhadap vonis bebas/ontslaag yang masuk ke MA, 98 perkara (48,28 persen) dikabulkan, dan 86 perkara (42,28 persen) tidak dapat diterima.Pada 2011, ada 163 perkara kasasi terhadap vonis bebas/ontslaag yang masuk ke MA, 85 (52,15 persen) perkara yang dikabulkan, dan 62 perkara (38,04 persen) dinyatakan tidak dapat diterima.
Menurutnya, usulan melarang kasasi terhadap vonis bebas disertai sanksi pidana jika hakim (agung) membatalkan putusan bebas itu sesuatu yang berlebihan. “Kalau sekarang misalnya DPR mengusulkan ketika hakim memutus dengan membatalkan putusan bebas itu, hakim diancam hukuman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar, apakah tidak luar biasa itu”.
Ketentuan itu, kata Djoko, sudah mengurangi kemandirian/independensi hakim. “Rusak negara ini kalau kita ingin menuju demokrasi yang baik karena hakim harus independen. MA sangat menentang RUU MA itu karena mahkotanya hakim adalah independensi dan itu universal, kalau saya harus memperjuangkan menolak RUU ini sampai titik darah penghabisan dengan cara macam-macamlah,” katanya.
Wakil Ketua DPR Nasir Djamil menegaskan keinginan adanya ketentuan larangan pengajuan kasasi terhadap vonis bebas merupakan bagian konsistensi kepatuhan DPR terhadapa KUHAP.
“Keinginan itu adalah bagian dari kepatuhan kita terhadap KUHAP yang sekarang. Kalau nanti saat pembahasan masih beda pendapat yg tajam, bisa saja nantinya putusan-putusan bebas kasus apa saja yang tidak boleh dikasasi atau boleh dikasasi. Saya piker prosesnya sedamh berlangsung,” kata Djamil.
Sebelumnya, RUU MA selain memuat larangan kasasi terhadap vonis bebas, ada sejumlah ketentuan lain yang dinilai mengancam independensi hakim yaitu adanya sanksi pidana bagi hakim yang salah memutus perkara, ada kewenangan DPR untuk mengawasi putusan MA yang termuat dalam Pasal 94 RUU MA.
Larangan bagi hakim agung tingkat kasasi membuat putusan yang melanggar undang-undang, menimbulkan keonaran, kerusakan dan kerusuhan, membuat putusan yang tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, dan larangan mengubah secara sepihak SKB Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 97 RUU MA).
Selain itu, perdebatan boleh atau tidaknya jaksa kasasi terhadap vonis bebas juga termuat dalam draf revisi UU Kejaksaan. Dalam draf revisi UU kejaksaan ini tegas melarang jaksa mengajukan kasasi terhadap vonis bebas. Bila jaksa tetap melakukan itu, ada sanksi administratif dan sanksi pidana.
