MA Tolak Kasasi BYD dalam Sengketa Merek Denza
Terbaru

MA Tolak Kasasi BYD dalam Sengketa Merek Denza

Merek Denza telah beralih kepemilikan kepada PT Raden Reza Adi, dengan demikian gugatanPenggugat error in persona.

Hukumonline News
Hukumonline News
Aji Prasetyo
Bacaan 2 Menit
Mahkamah Agung RI. Foto: RES
Mahkamah Agung RI. Foto: RES

Sengketa merek antara PT Worcas Nusantara Abadi dan raksasa kendaraan listrik asal Tiongkok, BYD Company Limited, terkait penggunaan merek "DENZA" di Indonesia telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA). Melalui Putusan Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh BYD Company Limited.

Dilansir oleh Ditjen Badan Peradilan Umum MA melalui portal berita dandapala.com, hakim kasasi juga membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya memutus perkara ini.

"Mengadili, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II BYD Company Limited, tersebut. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT Worcas Nusantara Abadi tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 April 2025," tulis putusan kasasi tersebut.

Baca Juga:

Selanjutnya, Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat (BYD Company Limited) tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam pertimbangan putusan, disebutkan bahwa Penggugat mendalilkan diri sebagai pemilik merek Denza yang telah didaftarkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, khususnya pada Kelas 12 (kendaraan bermotor) dan Kelas 37 (jasa perbaikan dan pengisian baterai). BYD menuding bahwa pendaftaran merek "Denza El" oleh PT Worcas Nusantara Abadi dilakukan dengan iktikad tidak baik karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik mereka.

Namun, Majelis Kasasi memberikan pertimbangan bahwa merek Denza telah beralih kepemilikan kepada PT Raden Reza Adi berdasarkan perjanjian pengalihan hak atas merek di hadapan notaris. Permohonan pencatatan pengalihan hak tersebut telah resmi diajukan ke kantor Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 11 September 2024.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info