Lima mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran resmi mengajukan permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kelima mahasiswa tersebut adalah Moch Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando. Permohonan diajukan dalam tenggat waktu 45 hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai batas waktu pengajuan uji formil.
“Permohonan ini kami dasarkan pada berbagai pelanggaran prosedural dalam proses pembentukannya. Sebagai mahasiswa hukum, kami merasa memiliki tanggung jawab akademik untuk mengawal proses pembentukan undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional,” ujar Moch Rasyid Gumilar sebagai Pemohon I sesaat setelah menyerahkan berkas dan alat bukti di gedung MK, Selasa (29/4).
Baca juga:
- DPR Akhirnya Setujui RUU TNI Jadi UU, Ini 3 Substansi yang Diatur!
- Pembahasan RUU TNI Terindikasi Penyelewengan Legislasi, Membenamkan Demokrasi
Rasyid menjelaskan, salah satu alasan utama diajukannya uji formil ini adalah ditemukannya indikasi pelanggaran terhadap asas due process of law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ia mencontohkan bahwa Presiden baru mengumumkan pengesahan undang-undang tersebut pada 17 April, padahal UU tersebut sudah diundangkan pada 26 Maret.
“Kita bisa melihat contohnya Presiden baru mengumumkan adanya pengesahan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 ini di tanggal 17 April. Namun faktanya kita mengetahui bahwa undang-undang ini sudah diundangkan tanggal 26 Maret. 21 hari pasca diundangkan baru disebarluaskan,” katanya.
Lebih lanjut, Rasyid menguraikan sejumlah pokok permohonan. Pertama, pembentukan UU TNI dinilai tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Kedua, proses legislasi dianggap tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, UU TNI ini tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas sebelumnya, namun secara tiba-tiba dimasukkan hanya karena adanya surat Presiden kepada DPR.
