Persoalan dugaan manipulasi suara menjadi salah satu tantangan dalam menjaga integritas demokrasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Mahasiswa hukum dinilai perlu mengambil peran aktif dalam mengawal suara rakyat, tidak hanya dengan memahami dinamika kepemiluan, tetapi juga memproduksi informasi hukum yang edukatif bagi masyarakat.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (FSH UIN Jakarta), Rayhan Naufaldi Hidayat menyoroti fenomena manipulasi atau penggelembungan suara, termasuk dugaan perubahan angka dalam formulir C1 hasil di tingkat pemungutan suara (TPS). Menurutnya, mahasiswa tidak semestinya hanya menjadi konsumen informasi yang pasif dalam menghadapi persoalan tersebut.
“Level mahasiswa itu bukan lagi sekadar mikir sebelum membagikan konten. Level kita adalah bagaimana memproduksi informasi hukum yang edukatif di ruang digital dan menjadi problem solver bagi masyarakat yang awam hukum,” ujarnya dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) FSH UIN Jakarta bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (12/10/2026).
Praktisi hukum, Muhammad Raziv Barokah menambahkan bahwa media sosial telah menjadi kanal penting dalam pembentukan opini publik, sebab 62 persen populasi Indonesia aktif menggunakan media sosial dengan rata-rata waktu akses harian mencapai 3 jam 11 menit.
Baca juga:
- Hadapi Akreditasi dan Reakreditasi, FSH UIN Jakarta Gelar Workshop Peningkatan Reputasi Jurnal
- FSH UIN Jakarta Resmikan Tiga Ruang Smart Class Baru
Kondisi tersebut, kata dia, membuat ruang digital menjadi salah satu arena penting dalam kontestasi politik. Di satu sisi, media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dan pendidikan politik. Namun, di sisi lain, ruang tersebut juga menghadirkan tantangan berupa kampanye hitam, disinformasi maupun persoalan batas kebebasan berekspresi.
“Kalian tidak perlu takut melawan aktivisme digital untuk melawan politik uang. Ketika masyarakat sudah tercerahkan untuk mengambil uangnya tetap tidak memilih orangnya, maka dengan sendirinya para politisi busuk akan berhenti membeli suara rakyat dan terpaksa menggunakan otak mereka untuk beradu gagasan,” tegasnya.
Sementara, dosen FSH UIN Jakarta, Rahmat Ferdian Andi Rosidi, menjelaskan pada hakikatnya pemilu adalah mekanisme transfer kedaulatan dari rakyat kepada perwakilan. Untuk itu, ketidakpastian hukum pemilu yang kepa muncul akibat dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) turut menjadi tantangan dalam memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan landasan hukum yang jelas sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak politik warga negara.
“Hak pilih itu adalah jantung dari representasi kedaulatan rakyat. Perlindungan hak pilih harus dilakukan secara substantif mulai dari pra-pemilu, hari pemungutan suara, hingga pasca-pemilu, bukan sekadar urusan formalitas administratif,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, pria biasa disapa Ferdian itu menekankan pentingnya menjamin hak pilih kelompok rentan, termasuk perempuan, masyarakat adat, masyarakat di wilayah pesisir, warga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta penyandang disabilitas.
Sebagai informasi, seminar tersebut merupakan bagian dari rangkaian Road to UIN Law Fair IX yang bertujuan membekali mahasiswa, khususnya pemilih muda, untuk memahami tantangan politik dan hukum menjelang Pemilu 2029.
