“Salah satu sumber hukum positif hukum maritim dan pengangkutan laut adalah norma-norma hukum internasional yang terdapat dalam berbagai konvensi internasional, khususnya yang diinisiasi oleh International Maritime Organisation (IMO) sebagai ’gold standard’ bidang keamanan dan keselamatan berlayar, perlindungan lingkungan maritim, dan perlindungan hak pelaut. Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen penting dalam bidang ini, seperti SOLAS, MARPOL, dan Maritime Labour Convention. Oleh karena itu, penting bagi profesional di bidang hukum ini untuk terus up to date dengan perkembangan hukum internasional, khususnya konvensi-konvensi internasional tadi, karena pada akhirnya mereka akan menjadi bagian dari hukum positif dan applicable di Indonesia,” Desi menambahkan.
Jangan Sampai Ada Lost in Translation
Pada praktiknya, terdapat dua kategori sengketa pada bidang kemaritiman dan pengangkutan laut: wet shipping dan dry shipping. Wet shipping, banyak terkait insiden atau isu yang timbul saat kapal berlayar, meliputi tubrukan kapal, pembajakan, atau kapal yang kandas. Nah, hal-hal lain di luar itu, termasuk dalam pekerjaan dry shipping, seperti kontrak pembangunan kapal, jual-beli kapal, pembiayaan pengadaan kapal, kepelabuhan, dan lain sebagainya.
Marieta Mauren banyak menangani beragam sengketa di bidang ini. Mulai dari kontrak bangun dan perbaikan kapal; sengketa asuransi Hull & Machinery; hingga permasalahan mengenai vessel detention dan cargo abandonment. Satu kasus, dapat saja melibatkan hukum dari tiga negara karena biasanya, kapal melakukan perjalanan internasional.
Pada kapal berbendera Panama yang dimiliki perusahaan Inggris, dioperasikan perusahaan Tiongkok, dan membawa kargo dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju pelabuhan di Shanghai, misalnya. Kontrak pengangkutannya tunduk pada hukum Inggris, tetapi penjual sekaligus pengirim barang adalah perusahaan Indonesia. Jika muncul suatu isu hukum—seperti pembatalan kontrak jual-beli, padahal kargo sudah dimuat di kapal dan kapal sedang berada di wilayah perairan internasional; lalu pembeli atau penerima kargo di pelabuhan di Shanghai tidak mau menerima kargo ini karena off spec (tidak sesuai perjanjian jual-beli)—perlu ditelaah kembali yurisdiksi yang berlaku dalam konteks ini.
“Solusinya ada di hukum Tiongkok sebagai negara pelabuhan tujuan? Hukum Inggris sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak pengangkutan? Atau justru hukum Indonesia karena pengirim dan penjual adalah perusahaan Indonesia? Tentunya jawaban isu ini tidak straight forward,” terang Desi.
Tantangan selanjutnya, terkait latar belakang sistem hukum antarnegara dan perkembangan hukum internasional. Terletak di antara dua samudera, Indonesia menajdi bagian dari jalur pelayaran penting yang menghubungkan dua benua: Asia dan Australia. Ada kalanya, pekerjaan konsultan hukum di bidang ini tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga cross border. Jadi, kesempatan untuk bekerja sama dengan para konsultan hukum dari negara lain, seperti negara-negara common law yang memiliki tradisi kuat dalam shipping, sangat terbuka.
Desi percaya, selain sebagai profesi, pada akhirnya konsultan hukum juga merupakan sebuah bisnis yang fokus pada pelayanan klien. Ada standar profesi dan integritas yang tetap harus dipegang. Yang terpenting, adalah bagaimana Marieta Mauren dapat terus terhubung dengan klien, mendengarkan dengan penuh atensi, memahami tantangan yang mereka hadapi, dan memberikan solusi hukum yang tepat sasaran.
