Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan konstitusi dan demokrasi pada dasarnya harus membatasi kekuasaan. Menurut dia, pembatasan tersebut diperlukan untuk mencegah kekuasaan berkembang tanpa kendali karena kekuasaan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan (power tends to corrupt).
“Kalau ada mengatakan konstitusi dan demokrasi tetapi kekuasaannya tidak dibatasi, itu bukan negara demokrasi dan bukan konstitusi,” ujarnya dalam orasi bertajuk “Meluruskan Kepemimpinan Nasional” pada acara Haul ke-21 Nurcholish Madjid (Cak Nur) di Hotel Luwansa, Jakarta Selatan, Sabtu (29/8/2026).
Mahfud menjelaskan pembatasan kekuasaan dilakukan dengan membagi kewenangan antarlembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya memiliki lingkup kekuasaan masing-masing dan harus berjalan secara independen.
Selain membagi kewenangan, kekuasaan juga dibatasi dari segi waktu, salah satunya dengan pembatasan masa jabatan presiden yang diatur dalam konstitusi. Mahfud menilai pembatasan kekuasaan itu diperlukan sebab kekuasaan dapat membuat seseorang terdorong untuk terus mempertahankannya.
Kecenderungan itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar pemimpin. Mereka dapat terus mendorong agar seorang pemimpin mempertahankan kekuasaannya dengan meyakinkan bahwa kepemimpinannya tidak dapat digantikan.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia itu kemudian memberikan contoh power tends to corrupt melalui kepemimpinan dua mantan presiden Indonesia, Soekarno dan Soeharto. Menurut Mahfud, keduanya pada awalnya tidak mempersiapkan diri untuk menjadi presiden, tetapi kemudian terus didorong untuk mempertahankan kekuasaan.
Bahkan, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui TAP MPRS Nomor III/MPRS/1963 yang dinilai Mahfud melanggar konstitusi. Sementara Soeharto yang awalnya hanya bersedia menjabat selama satu tahun kemudian terus memperpanjang masa kekuasaannya hingga tujuh kali.
















