Mandra Didakwa Korupsi Proyek Program Siap Siar TVRI
Berita

Mandra Didakwa Korupsi Proyek Program Siap Siar TVRI

Pengacara merasa ada upaya sistematis untuk menjebak Mandra.

NOV
Bacaan 2 Menit
Direktur PT Viandra Production yang juga komedian Mandra Naih alias (Mandra) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/8). Foto: RES
Direktur PT Viandra Production yang juga komedian Mandra Naih alias (Mandra) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/8). Foto: RES

Komedian Mandra duduk di kursi pesakitan sambil mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum Kejaksaan Agung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/8). Tidak seperti penampilannya di sinetron "Si Doel Anak Sekolahan", tubuh Mandra terlihat lebih kurus di usianya yang sudah menginjak 50 tahun.

Dalam perkara ini, Mandra selaku Direktur Utama PT Viandra Production didakwa bersama-sama  Iwan Chermawan, Irwan Hendarmin, dan Yulkasmir melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan Program Siap Siar Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada tahun 2012. Penuntut umum Kejaksaan Agung Arya Wicaksono mengatakan perbuatan korupsi itu telah memperkaya Mandra.

"Terdakwa telah memperoleh kekayaan dengan menerima pembayaran dari saksi Iwan Chermawan melalui transfer ke rekening BCA atas nama terdakwa sebanyak tiga kali dengan jumlah seluruhnya Rp1,4 miliar," katanya.

Bermula dari LPP TVRI yang akan meluncurkan "Acara Baru Kemasan Baru" dan "50 Tahun Emas TVRi" pada 4 Mei 2012. Arya menjelaskan, dalam rangka peluncuran tersebut, Direktorat Program dan Berita TVRI melalui website LPP TVRI mengumumkan akan melaksanakan kegiatan pengadaan Program Siap Siar di layar TVRI.

Kemudian, pada 29 Mei 2012, Direktur Program dan Berita LPP TVRI Irwan Hendarmin membentuk tim penilai program akuisisi untuk proses pengadaan program tahun 2012-2013. Setelah pengumuman, terdapat 26 peserta/perusahaan yang memasukan sinopsis dan contoh DVD film kartun, video musik, sinetron komedi, dan sinema/FTV.

Namun, Arya menanggap pengumuman yang dilakukan Direktorat Program dan Berita TVRI bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) Pepres No.54 Tahun 2010. Pasalnya, selain diumumkan di website, juga harus diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan disampaikan kepada LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.

Arya mengungkapkan, dalam rangka membicarakan Program Siap Siar di TVRI, sekitar Agustus 2012, Mandra, Iwan, dan menantu Iwan, Andi Diansyah bertemu di Restauran Gula Merah Mall Margo City, Depok. Ketika itu, Iwan menyampaikan kepada Mandra akan ada film kartun yang diikutkan pada proses pengadaan Program Siap Siar di TVRI.

Iwan juga meminta uang Rp100 juta kepada Mandra untuk membeli empat handphone untuk para petinggi TVRI. Lantaran Mandra tidak memegang uang, disepakati uang pembelian handphone akan dipotong saat pembayaran dari TVRI diterima PT Viandra. Selain itu, Mandra menyatakan perusahaannya tidak memiliki orang untuk menyusun dokumen pengadaan.

Berdasarkan hasil pertemuan, Mandra dan Iwan menyepakati nilai harga film milik Mandra, yakni film FTV komedi "Gue Sayang" sebanyak 25 episode dan film "Zorro" sebanyak 20 episode masing-masing senilai Rp15 juta/episode, sedangkan film FTV kolosal "Jenggo Betawi" sebanyak 26 episode senilai Rp35 juta/episode. Sesuai permintaan Mandra, lanjut Arya, Andi menemui Nani Suryani di PT Viandra. Andi menanyakan film apa saja yang akan diikutkan dalam lelang Program Siap Siar di TVRI.

Nani menjawab film yang akan diikutkan adalah film "Jenggo Betawi", "Gue Sayang", dan "Zorro". Lantas, Andi meminta dokumen legalitas perusahaan kepada Nani. "Nani menghubungi terdakwa dan dijawab terdakwa, 'Kasih neng, tapi fotocopy'. Nani menyerahkan dokumen-dokumen PT Viandra tersebut kepada Andi. Dari sejumlah dokumen, terdapat dua dokumen, yaitu Tanda Daftar Rekanan (TDR) dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang sudah tidak berlaku," ujarnya.

Saat pengurusan dokumen lelang di TVRI, Andi menyampaikan kepada Nani bahwa selain ketiga film tersebut ada film kartun berjudul "Zoid" yang akan diikutkan dalam lelang Program Siap Siar di TVRI. Andi mengaku hal itu sudah dibicarakan antara Iwan dan Mandra. Nani menjawab, "Ya udah mas, yang penting Pak H Mandra sudah tahu".

Sekitar September 2012, Iwan menghubungi Direktur PT Citra Visitama Mandiri Ina Cahyaningsih untuk menanyakan apakah Ina mempunyai film kartun. Pembicaraan pun berlanjut di PIM 1. Keduanya melakukan tawar-menawar dan disepakati kontrak jual beli film kartun "Zoid" sebanyak 93 episode senilai Rp744 juta. Namun, kontrak jual beli itu tidak langsung ditandatangani dan dibawa pulang Iwan dengan alasan ingin diperbaiki.

Pada Oktober 2012, kontrak jual beli berubah dengan nama Mandra sebagai pembeli dan Ina sebagai pemegang lisensi. Nilai kontrak juga berubah dari yang semula Rp744 juta untuk 93 episode menjadi Rp1,551 miliar untuk 66 episode . Setelah melewati tim penilai, keempat film itu lolos untuk ditayangkan. Padahal, film-film itu tidak sesuai spesifikasi karena PT Viandra tidak memiliki izin edar film Zoid dan tiga film lainnya sudah pernah di televisi lain.

Atas terpilihnya film-film dari PT Viandra, Mandra dan Yulkasmir dari TVRI menandatangani kontrak. Akan tetapi, menurut Arya, saat penandatanganan kontrak, Mandra tidak hadir. Tanda tangan Mandra sudah terbubuh dalam kontrak. Sesuai penjelasan panitia pengadaan, Andi lah yang mengurus dokumen kontrak untuk ditandatangani Mandra.

"Akhirnya, PT Viandra menerima pembayaran dengan total Rp12,145 miliar. Terdakwa memberikan kuasa kepada Andi untuk mengeluarkan dan menandatangani cek. Lalu, Andi mengeluarkan cek dan Iwan menransfer ke rekening Pie Titin Suryani sebesar Rp10,8 miliar, PT Angdipa Mutiara Rp528 juta, dan Ina Cahyaningsih Rp744 juta," terangnya.

Sementara, Mandra menerima Rp1,4 miliar yang ditransfer Iwan sebanyak tiga kali, masing-masing Rp900 juta dan Rp400 juta ke rekening atas nama Mandra, serta Rp100 juta ke rekening atas nama PT Media Arts. Iwan sendiri menerima Rp10,639 miliar. Dengan demikian, sesuai penghitungan BPKP, kerugian negara mencapai Rp12,039 miliar.

Arya mendakwa Mandra dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tidak terima dengan dakwaan penuntut umum, Mandra dan tim pengacaranya akan mengajukan nota keberatan (eksepsi). Pengacara Mandra, Juniver Girsang merasa ada banyak kejanggalan dalam perkara Mandra. Pertama, mengenai adanya uang Rp1,516 miliar yang dibayarkan kepada Mandra sebelum pembicaraan lelang.

Kedua, mengenai pembayaran Rp12,145 miliar ke rekening PT Viandra yang dianggap sebagai kerugian negara. Padahal, uang Rp12,145 miliar itu hanya "menginap" sehari di rekening PT Viandra. Sehari kemudian, uang-uang itu ditarik oleh Andi dan distribusikan oleh Iwan ke rekening-rekening pihak lain yang tidak diketahui Mandra.

"Lalu, soal tanda tangan Mandra (dalam kontrak perjanjian dengan TVRI). Sudah kami buktikan di Mabes Polri kalau itu palsu. Mabes Polri juga sudah mengatakan itu non identik, artinya bukan tanda tangan Mandra. Ini sistematis ada yang menjebak dan menipu Mandra. Mandra tidak menikmati sepeser pun, tapi hanya menerima Rp1,516 miliar untuk tiga film," tandasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info