Marak Kasus Keracunan MBG, KOSPI dan MBG Watch Somasi Presiden hingga DPR
Terbaru

Marak Kasus Keracunan MBG, KOSPI dan MBG Watch Somasi Presiden hingga DPR

Di dalam surat somasi, KOSPI dan MBG Watch menyampaikan 10 poin utama.

CR 36
Bacaan 4 Menit
KOSPI dan MBG Watch melayangkan somasi kepada Presiden hingga DPR terkait program MBG. Foto: HFW
KOSPI dan MBG Watch melayangkan somasi kepada Presiden hingga DPR terkait program MBG. Foto: HFW

Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) dan MBG Watch menyampaikan teguran hukum atau somasi terkait penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Somasi ini ditujukan kepada Presiden, Menteri Keuangan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (10/9).

Sayangnya, KOSPI dan MBG Watch sempat mengalami resistensi dari pihak keamanan saat mengirimkan surat somasi ke Gedung BGN. Meskipun akhirnya dipertemukan dengan pihak Hubungan Masyarakat (Humas) BGN yang menerima surat tersebut, masyarakat sipil menyayangkan sikap defensif BGN terhadap publik yang hendak menyampaikan aspirasi, serta ketiadaan stempel sebagai tanda bukti penerimaan surat.

Padahal, kementerian atau lembaga negara lain pada umumnya menyediakan stempel resmi sebagai tanda terima. "Sangat disayangkan, lagi-lagi kenapa sekelas BGN dengan anggaran yang besar, Rp240 triliun, tidak memiliki pengadaan stempel," ujar Staf Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW), Eva Nurcahyani, pada Kamis (10/9).

Baca Juga:

Dengan anggaran sebesar itu, Eva menilai penyelenggaraan program MBG oleh BGN sangat lemah. Banyaknya dugaan kasus keracunan yang disebabkan oleh bekal MBG merupakan refleksi dari bobroknya tata kelola, sistem, dan pengawasan akuntabilitas terhadap anggaran BGN.

“Kita juga ingin tahu bagaimana sebenarnya tata laksananya karena di situ ada banyak proses pengelolaan anggaran, mulai dari pengadaan, implementasi, hingga pemasok pangan dan lain sebagainya. Hal itu tidak kita ketahui. Kita hanya diberitahukan soal jumlah penerima manfaat dan jumlah kasus keracunan, itu pun ketika publik mencari tahu sendiri,” ucapnya.

Kepala Bidang Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, menambahkan bahwa pelayanan BGN terhadap publik dalam konteks penyerahan surat somasi ini sangat buruk. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info