Maret, Pemerintah Tutup Data DMO 2012
Berita

Maret, Pemerintah Tutup Data DMO 2012

Tender pembelian, sebaiknya diganti dengan mekanisme yang ada di bursa berjangka.

Hot/HOLE
Bacaan 2 Menit
Keputusan Menteri ESDM maret pemerintah tutup data DMO<br>tahun 2012. Foto: Ilustrasi (Sgp)
Keputusan Menteri ESDM maret pemerintah tutup data DMO<br>tahun 2012. Foto: Ilustrasi (Sgp)

Proses pengumpulan data kebutuhan batubara dalam negeri 2012 berakhir bulan Maret tahun ini. Selanjutnya, berdasarkan data tersebut, pada Juni 2011, keluar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang kewajiban pasokan dalam negeri ‘Domestic Market Obligation/DMO’ batubara tahun 2012.

 

“Saat ini, kami sedang meminta keterangan untuk kebutuhan di tahun 2012,” tutur Kepala Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara Kementerian ESDM, Agus Yulianto dalam acara Coal Mining Congress & Expo 2011, di Balikpapan, Rabu (2/3).

 

Peraturan mengenai DMO batubara diatur dalam Permen ESDM No 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri. Mengenai kualitas dan kuantitas pasokan per tahun, diatur dalam Kepmen ESDM.

 

Pertimbangan untuk mengutamakan konsumsi batubara dalam negeri, menjadi latar belakang untuk pembentukan Permen ESDM 34/2009. “Berapapun kebutuhan batubara domestik, harus dipenuhi terlebih dahulu. Sesudahnya, untuk kepentingan ekspor,” ujar pejabat di Kementerian ESDM ini.

 

Kebutuhan batubara dalam negeri dalam keputusan menteri, dibagi merata dalam setahun secara triwulan. Jika kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi oleh produsen batubara, maka harus ada laporan dari produsen kepada Menteri ESDM.

 

“Kewajibannya tidak hilang. Produsen tetap harus memenuhi pasokan batubara yang tidak dipenuhinya pada periode triwulan selanjutnya,” jelas Agus.

 

Mengenai kewajiban tersebut, kalangan produsen batubara menyatakan tidak keberatan memasok DMO yang ditetapkan pemerintah. “Secara filosofis dan yuridis, kebijakan DMO ini bisa kami terima,” ujar Supriatna Suhala, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI).

 

Tetapi, lanjut Supriatna, masih ada kendala dalam penerapan DMO di lapangan. Kendala ini tidak saja berasal dari keluhan produsen batubara, melainkan juga datang dari pihak pengguna batu bara.

 

“Seperti, produksi batu bara perusahaan tertentu, tidak bisa dipakai oleh pengguna batubara dalam negeri. Karena, kadar kalium terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah,” jelas Supriatna.

 

Lebih lanjut, Supriatna juga memaparkan kendala dari pihak pengguna batubara. Ia menggunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai contoh pengguna. PLN, ujar Supriatna, mengalami kesulitan jika tahapan untuk membeli batubara harus melalui proses tender.

 

Karena itu, APBI memberi beberapa rekomendasi untuk mengatasi kendala pemenuhan DMO ini. Salah satunya, dengan pembentukan lembaga buffer stock. “Lembaga ini, jika dianalogikan, akan berperan seperti Bulog untuk batubara. Nantinya, lembaga ini yang akan menyuplai kebutuhan batubara dalam negeri, dan kemudian mengekspornya jika dibutuhkan,” jelasnya.

 

Selain itu, Supriatna juga memberikan rekomendasi agar proses jual beli batubara dapat menggunakan future delivery dan future price melalui Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Mercantile Exchange). “Hal ini sudah lazim dilakukan dalam perdagangan minyak dan gas bumi,” imbuhnya.

 

Meski demikian, dirinya tidak menyetujui jika ada wacana pemberian harga khusus untuk PLN. “Itu namanya meminta subsidi kepada perusahaan swasta. Karena itulah, lembaga buffer stock dibutuhkan, agar PLN bisa mendapat harga yang berbeda tanpa memberatkan perusahaan pertambangan lagi,” pungkasnya.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info