Masa Depan Gas di Tengah Transisi Energi Global
Utama

Masa Depan Gas di Tengah Transisi Energi Global

Bauran energi di Indonesia masih didominasi oleh batu bara, menunjukkan tantangan dalam implementasi transisi energi masih sangat besar.

Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit
Kiri ke kanan: Guru besar hukum administrasi negara FH UGM, Prof Mailinda Eka Yuniza,  praktisi hukum energi, Sampe L. Purba dan Chairman Energy Transition Committee Indonesian Petroleum Association (IPA), Deny Rijadi. Foto: WIL
Kiri ke kanan: Guru besar hukum administrasi negara FH UGM, Prof Mailinda Eka Yuniza, praktisi hukum energi, Sampe L. Purba dan Chairman Energy Transition Committee Indonesian Petroleum Association (IPA), Deny Rijadi. Foto: WIL

Natural Resources Governance Studies Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) bersama Badan Arbitrase Sengketa Energi Indonesia (BASE) menggelar seminar nasional bertajuk "Aspek Hukum Perkembangan Praktik Industri Gas Bumi di Era Transisi Energi”. Acara ini menyoroti berbagai aspek hukum, kebijakan, serta tantangan yang muncul dalam proses transisi energi di Indonesia.

Guru Besar Hukum Administrasi Negara FH UGM, Prof Mailinda Eka Yuniza, menegaskan transisi energi merupakan peralihan dari satu sumber energi dominan ke sumber energi lain dalam suatu masyarakat atau sistem ekonomi. Perubahan ini didorong oleh faktor teknologi, ekonomi, kebijakan, serta kebutuhan lingkungan, terutama dalam menghadapi pemanasan global dan perubahan iklim.

“Pemerintah dituntut untuk mempertimbangkan transisi energi dengan matang agar tidak merugikan para pemangku kepentingan. Kepastian hukum menjadi faktor utama dalam keberhasilan transisi ini,” ujar Prof Mailinda, Jumat (14/2/2025).

Baca juga:

Ia menyampaikan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menarik investor. Salah satu kritik utama terhadap regulasi di Indonesia adalah ketidakpastian hukum yang menyebabkan daya saing investasi lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, seperti Singapura.

Sebagai bentuk komitmen nasional dalam mendukung transisi energi, pemerintah saat ini tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) serta merevisi beberapa regulasi, seperti Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2021 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). 

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pajak karbon dalamUU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Serta perdagangan karbon melalui Perpres No.98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info