Bisa jadi Amirudin benar. Pengawasan BI terhadap bank yang melakukan transaksi derivatif spekulasi terkesan lemah. Bahkan pelarangan transaksi seperti itu baru diatur BI bulan November tahun lalu. Itu pun setelah banyak pengusaha termasuk bank lokal yang ‘kalah' ketika melakukan transaksi derivatif.
Meski tidak menyebutkan spesifik soal derivatif, tapi Surat Edaran BI No. 10/42/DPM tanggal 27 November 2008 tentang Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank, setidaknya menyiratkan adanya pelarangan terhadap transaksi derivatif spekulatif terutama kontrak yang terkait pembelian mata uang asing terhadap rupiah.
BI sendiri membantah jika dikatakan tidak mengawasi transaksi tersebut. Gubernur BI Boediono akhir Januari lalu mengatakan, jumlah transaksi derivatif masih dalam batas aman. Namun, mantan Menko Perekonomian ini mengaku belum mengetahui jumlah pasti transaksi itu lantaran masih diteliti. BI, sambung dia, juga terus memperketat pengawasan atas produk derivatif perbankan. Otoritas moneter ini berjanji akan menyelesaikan masalah derivatif yang sudah terjadi antara nasabah dengan bank.
Sejauh ini transaksi derivatif yang dilakukan perbankan masih dilegalkan BI. Asalkan ya itu tadi, tak ada unsur spekulasi laiknya perjudian dan bukan derivatif dari perjanjian kredit. Pengaturan transaksi semacam itu sudah diatur sejak 2005 melalui Peraturan BI No. 7/3/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif. PBI itu mengatur transaksi derivatif yang dibolehkan dan dilarang.
Sekedar pengetahuan, transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti, suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit (Pasal 1 (2) PBI No. 7/3/PBI/2005).
Sederhananya, derivatif merupakan kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran, dimana pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset atau suatu nilai di masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok.
Dalam perkembangannya, rumusan dan transaksi derivatif kian kompleks. Awalnya transaksi ini bertujuan untuk transaksi lindung nilai kurs valuta asing dari fluktuasi nilai tukar mata uang dalam negeri. Belakangan transaksi ini semakin rumit dan digunakan untuk tujuan spekulasi tanpa ada perjanjian pokok yang mendasarinya (underliying transaction).
