Modusnya Klasik
Maka, jika tak paham betul, sebaiknya nasabah jangan gampang tergiur oleh rayuan bankir yang menawarkan produk derivatif. Alih-alih ingin meraup keuntungan, yang didapat justru kerugian. Hal inilah yang ditekankan Hotman Paris. Menurut Hotman, pengusaha lokal tidak sadar ketika menandatangani kontrak derivatif.
Pada waktunya, kontrak itu merupakan ‘bom kehancuran keuangan' karena pengusaha ‘kalah' dan harus membayar bank dalam jumlah besar, ujar Hotman yang juga menjabat President Indonesia Law Society, sebuah lembaga bantuan hukum yang peduli pada penegakan dan pengembangan hukum bisnis.
Hotman menjelaskan, banyak bank asing yang menjadi pemain transaksi derivatif di Indonesia. Transaksi biasanya dilakukan melalui cabang bank tersebut yang ada di Negeri ini. Ironisnya, transaksi seperti itu sudah merambah ke bank-bank lokal, termasuk bank syariah.
Mengenai modusnya, masih seperti dulu, kata Hotman. Ada tiga modus yang biasa digunakan bank dalam bertransaksi derivatif. Pertama, bank menawarkan transaksi derivatif ke nasabah tanpa ada perjanjian dasar. Kedua, bank asing—dengan menggunakan cabangnya di Indonesia—membujuk nasabah potensial untuk melakukan transaksi derivatif margin trading, yakni transaksi derivatif tanpa pergerakan (transfer) dana pokok.
Ketiga, transaksi derivatif sering menyesatkan, tidak transparan tentang resiko dan minim informasi. Bank biasanya menggunakan rumus-rumus keuangan yang amat canggih yang dikaitkan ke berbagai faktor sehingga pengusaha lokal tidak mengerti dan berakhir dengan kerugian besar bagi pengusaha lokal, kata Hotman.
Kecanggihan rumus keuangan dalam kontrak derivatif ini diakui oleh Siti Ch Fadjrijah. Dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Selasa (10/2), Deputi Gubernur BI ini mengakui bahwa produk derivatif yang berkembang saat ini amat rumit. Masya Allah ternyata produk itu demikian maju. Kami belum terpikir, ternyata sudah ada produk seperti itu, ujar Fadjrijah.
Hotman sendiri setuju jika dikatakan BI tidak proaktif untuk melindungi nasabah. BI, kata dia, tidak konsekuen dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap para bank yang melakukan transaksi derivatif spekulatif. Seharusnya, sambung Hotman, BI secara terbuka mengumumkan ke masyarakat bahwa transaksi derivatif untuk tujuan spekulasi adalah tidak sah karena melanggar PBI No. 7/3/PBI/2005. Nasabah juga berhak untuk melakukan pemutusan kontrak, tegas dia.
Hotman juga mendesak Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN) Sofyan A. Djalil untuk melindungi harta negara lantaran banyak BUMN yang kalah dalam transaksi derivatif. Menneg BUMN sebaiknya memerintahkan BUMN untuk memutuskan kontrak derivatif yang murni bertujuan spekulatif, saran Hotman.
