Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengembalikan politik anggaran pendidikan pada rel konstitusinya. Putusan ini memerintahkan adanya pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan. Sementara saat ini terjadi problematika yang sangat krusial dan kompleks soal kesejahteraan guru dan dosen, dan sekarang masih diperjuangkan oleh sejumlah pemohon di MK.

Putusan tersebut tidak hanya menyentuh aspek teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga menegaskan kembali bahwa setiap kebijakan fiskal harus dibangun di atas landasan konstitusional. Dalam negara hukum, APBN bukan sekadar instrumen pembiayaan pemerintahan, melainkan perwujudan pilihan konstitusional negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, setiap perubahan struktur anggaran harus selalu diuji terhadap mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak boleh dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap Program MBG ataupun terhadap komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebaliknya, Mahkamah justru mengakui bahwa pemenuhan gizi merupakan kebijakan publik yang penting dan menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan yang dikoreksi Mahkamah bukanlah substansi programnya, melainkan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menjalankan program tersebut. Dengan demikian, putusan ini sesungguhnya memperkuat legitimasi MBG karena menempatkannya pada dasar penganggaran yang lebih tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Pokok persoalan dalam perkara ini sesungguhnya berada pada pertanyaan konstitusional yang jauh lebih mendasar yaitu apakah Program MBG dapat dikategorikan sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan pendidikan. Pertanyaan tersebut menjadi penting karena jawaban atasnya menentukan apakah pembiayaan MBG dapat dimasukkan ke dalam alokasi anggaran pendidikan yang secara konstitusional dilindungi sebesar sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Mahkamah kemudian menegaskan bahwa manfaat suatu program bagi peserta didik tidak serta-merta menjadikan program tersebut sebagai komponen utama penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, hubungan fungsional antara pendidikan dan pemenuhan gizi tidak identik dengan kesamaan rezim penganggaran.
Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengandung amanat yang bersifat imperatif bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN maupun APBD. Ketentuan tersebut merupakan bentuk constitutional mandatory spending yang dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, pemenuhan angka dua puluh persen tidak cukup dilakukan secara formal melalui klasifikasi administrasi anggaran, tetapi juga harus mencerminkan substansi pembiayaan yang benar-benar diperuntukkan bagi fungsi utama pendidikan. Cara pandang inilah yang menjadi landasan utama Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas norma yang diuji.
Dalam praktik ketatanegaraan modern, APBN bukan hanya dipahami sebagai dokumen fiskal yang memuat daftar penerimaan dan belanja negara. APBN pada hakikatnya merupakan instrumen konstitusional yang menunjukkan bagaimana negara memprioritaskan penggunaan sumber daya publik untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, setiap pos anggaran tidak dapat disusun semata-mata berdasarkan pertimbangan efisiensi atau kebutuhan politik pemerintahan, tetapi juga harus memperhatikan batas-batas normatif yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Perspektif inilah yang membedakan negara hukum demokratis dengan negara yang menempatkan anggaran semata-mata sebagai instrumen kebijakan politik. Dengan demikian, pembahasan mengenai APBN sesungguhnya selalu merupakan pembahasan mengenai hubungan antara kekuasaan, konstitusi, dan perlindungan hak-hak warga negara.
Salah satu pelajaran penting dari putusan ini adalah bahwa kepatuhan terhadap konstitusi tidak dapat diukur semata-mata dari terpenuhinya angka-angka dalam APBN. Anggaran pendidikan memang dapat secara formal mencapai batas minimal dua puluh persen sebagaimana diperintahkan UUD 1945, tetapi tujuan konstitusi tidak akan tercapai apabila sebagian alokasi tersebut digunakan untuk membiayai program yang berada di luar fungsi utama penyelenggaraan pendidikan. Dalam keadaan demikian, yang muncul bukanlah kepatuhan substantif, melainkan sekadar kepatuhan administratif terhadap konstitusi. Mahkamah melalui putusan ini mengingatkan bahwa makna konstitusi harus dilihat dari tujuan yang hendak dilindungi, bukan hanya dari cara angka-angka anggaran disusun.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah kemudian menilai bahwa Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 telah memperluas cakupan pengertian "operasional penyelenggaraan pendidikan" melampaui makna yang dikehendaki oleh konstitusi. Perluasan tersebut menyebabkan batas antara pembiayaan pendidikan dan pembiayaan program kesejahteraan menjadi tidak lagi jelas, sehingga berpotensi mengurangi kepastian hukum dalam pengelolaan anggaran negara. Menariknya, arah pertimbangan tersebut telah tercermin sejak proses persidangan ketika Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan keterangan ahli pemerintah yang menyatakan bahwa Program MBG bukan merupakan primary services to education, melainkan hanya secondary services to education atau layanan penunjang pendidikan.
Dari titik inilah muncul pertanyaan konstitusional yang mendasar: apakah layanan yang bersifat penunjang dapat dibebankan pada anggaran yang secara konstitusional diperuntukkan bagi layanan utama pendidikan, sementara berbagai kebutuhan primer pendidikan sendiri masih menghadapi keterbatasan fiskal. Pertanyaan tersebut pada akhirnya memperoleh jawaban dalam putusan Mahkamah yang menegaskan bahwa komponen utama penyelenggaraan pendidikan tetap berkaitan dengan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, evaluasi pembelajaran, serta pengembangan sistem pendidikan, sehingga pembiayaan MBG harus ditempatkan di luar anggaran pendidikan.
Penegasan Mahkamah tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan memiliki kedudukan yang bersifat khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendidikan tidak diposisikan hanya sebagai salah satu sektor pembangunan, melainkan sebagai hak konstitusional yang menentukan kualitas demokrasi, pembangunan ekonomi, dan keberlanjutan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, alokasi anggaran pendidikan memperoleh perlindungan langsung dari UUD 1945 agar tidak mudah berubah mengikuti dinamika kebijakan fiskal pemerintah dari waktu ke waktu. Dalam perspektif ini, perlindungan terhadap anggaran pendidikan sesungguhnya merupakan perlindungan terhadap masa depan bangsa itu sendiri.
Sebagian pihak mungkin memandang bahwa putusan Mahkamah telah memasuki wilayah kebijakan anggaran yang menjadi kewenangan Presiden dan DPR. Pandangan tersebut sesungguhnya kurang tepat apabila dilihat dari fungsi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi. Mahkamah tidak menentukan berapa besar anggaran MBG ataupun apakah program tersebut harus dilanjutkan atau dihentikan. Yang dilakukan Mahkamah hanyalah memastikan bahwa seluruh kebijakan penganggaran tetap berjalan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh UUD 1945. Dengan demikian, putusan ini justru menegaskan prinsip constitutional review yaitu bahwa setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan fiskal, tetap berada di bawah supremasi konstitusi.
Dalam konteks ini, Program MBG tetap merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki tujuan sosial yang penting, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Justru karena pentingnya program tersebut, pembiayaannya perlu dibangun di atas fondasi hukum yang kokoh dan tidak bergantung pada penafsiran yang memperluas fungsi anggaran pendidikan. Pemisahan sumber pembiayaan sebagaimana diperintahkan Mahkamah bukanlah bentuk pelemahan terhadap MBG, melainkan langkah untuk memperkuat legitimasi konstitusional sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan skema demikian, baik hak atas pendidikan maupun hak atas pemenuhan gizi dapat diwujudkan secara seimbang tanpa saling mengurangi ruang perlindungan konstitusional masing-masing.
Putusan MK ini seharusnya tidak dipandang hanya sebagai penyelesaian sengketa konstitusional mengenai APBN Tahun Anggaran 2026. Lebih dari itu, putusan ini membuka momentum untuk melakukan pembenahan politik anggaran nasional agar setiap program prioritas memiliki basis pembiayaan yang konsisten dengan fungsi konstitusionalnya. Selama ini, perdebatan mengenai APBN seringkali berfokus pada besaran anggaran, padahal persoalan yang tidak kalah penting adalah ketepatan klasifikasi dan kesesuaian penggunaannya dengan mandat UUD 1945. Karena itu, reformasi politik anggaran tidak hanya menyangkut efisiensi fiskal, tetapi juga menyangkut disiplin konstitusional dalam mengalokasikan keuangan negara.
Mahkamah juga menunjukkan kehati-hatian dalam merumuskan akibat hukum putusannya dengan tidak serta-merta mewajibkan perubahan pada APBN yang sedang berjalan. Pemerintah dan DPR diberikan masa transisi hingga penyusunan APBN Tahun Anggaran 2028 untuk menyesuaikan kembali struktur penganggaran hingga pembiayaan Program MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan. Pertimbangan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, dan penghormatan terhadap proses penganggaran negara. Dengan demikian, Mahkamah tidak hanya menegakkan konstitusi, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas tata kelola keuangan negara dalam masa transisi.
Masa transisi tersebut harus dimaknai sebagai kesempatan konstitusional, bukan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan putusan Mahkamah. Pemerintah bersama DPR perlu memanfaatkan periode ini untuk merancang model pembiayaan MBG yang lebih mandiri, transparan, dan berkelanjutan tanpa mengurangi alokasi minimum anggaran pendidikan sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945. Pada saat yang sama, proses penyusunan APBN perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar setiap program prioritas memperoleh sumber pembiayaan yang tepat sesuai karakteristiknya. Keberhasilan melaksanakan putusan ini pada akhirnya akan menjadi ukuran komitmen negara dalam menempatkan konstitusi sebagai pedoman utama kebijakan fiskal.
Putusan ini juga memberikan pelajaran yang lebih luas bagi perencanaan APBN pada masa mendatang. Setiap kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan prinsip bahwa klasifikasi belanja negara tidak boleh digunakan untuk memperluas atau menggeser makna kewajiban konstitusional yang telah ditentukan secara tegas dalam UUD 1945. Dengan kata lain, kreativitas dalam merancang kebijakan fiskal tetap memiliki batas, yaitu batas yang ditarik oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Perspektif tersebut penting agar APBN tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hak-hak konstitusional warga negara secara konsisten.
Pada akhirnya, Putusan MK mengenai pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan bukan sekadar mengoreksi teknik penyusunan APBN, melainkan mengembalikan politik anggaran pada rel konstitusinya. Konstitusi tidak menghalangi lahirnya program-program strategis pemerintah, termasuk Program MBG, tetapi memastikan bahwa setiap program dibiayai melalui mekanisme yang selaras dengan mandat konstitusional masing-masing. Ketika anggaran pendidikan digunakan sepenuhnya untuk memenuhi fungsi pendidikan dan Program MBG memperoleh sumber pembiayaan yang berdiri sendiri, negara sesungguhnya sedang melindungi dua kepentingan konstitusional sekaligus yaitu hak atas pendidikan dan hak atas kesejahteraan. Disinilah makna terdalam putusan Mahkamah dalam menjaga agar setiap rupiah dalam APBN tidak hanya efektif secara fiskal, tetapi juga sah secara konstitusional.
*) Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H., Peneliti Jimly School of Law and Government (JSLG) Research Cente, Wakil Direktur JSLG
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline
















