Lebih dari itu, pengawasan perlu melibatkan masyarakat. Sekolah, orang tua, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sekitar bukan sekadar penerima manfaat, tetapi bagian dari ekosistem pengawasan. Kanal pengaduan harus mudah digunakan, cepat ditindaklanjuti, dan memiliki mekanisme umpan balik yang jelas. Teknologi juga semestinya dimanfaatkan. Data mengenai jumlah penerima, menu, pemasok, standar gizi, distribusi, serta hasil pemeriksaan dapat diintegrasikan, sehingga pemerintah tidak hanya mengetahui apa yang sudah terjadi, tetapi mampu membaca di mana risiko akan terjadi.
Di sinilah agenda reformasi birokrasi menemukan relevansinya. Negara modern tidak boleh hanya semakin besar dalam program, tetapi juga harus semakin cerdas dalam mengawasi. Setiap rupiah anggaran harus dapat ditelusuri manfaatnya; setiap standar harus dapat diverifikasi; dan setiap persoalan harus memiliki mekanisme koreksi.
Dengan demikian, MBG jangan dipandang hanya sebagai program pemenuhan makanan. Ia adalah investasi negara terhadap manusia Indonesia. Makanan yang bergizi dapat membantu anak belajar lebih baik, tumbuh lebih sehat, sekaligus menjadi bagian dari ikhtiar panjang membangun sumber daya manusia unggul. Program ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, dan UMKM dalam rantai pasok. Karena itu, melanjutkan MBG dan memperketat pengawasan bukanlah dua pilihan yang bertentangan. Keduanya justru harus berjalan bersamaan.
Keberhasilan MBG kelak tidak semata-mata dihitung dari berapa banyak porsi yang dibagikan atau berapa banyak dapur yang beroperasi. Ukuran yang lebih penting ialah apakah seorang anak memperoleh makanan yang aman dan bergizi, apakah orang tua merasa tenang, apakah pelaksana bekerja dengan integritas, dan apakah setiap rupiah negara benar-benar kembali menjadi manfaat bagi rakyat.
Pada akhirnya, negara hadir bukan hanya ketika membuat kebijakan, tetapi ketika memastikan kebijakan itu bekerja dengan benar. Dalam negara hukum, anggaran adalah amanah, pengawasan adalah tanggung jawab, dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan. Karena itu, jika MBG hendak dilanjutkan untuk membangun generasi masa depan, maka pengawasannya pun harus naik kelas, agar setiap piring yang sampai kepada anak Indonesia benar-benar menjadi bukti bahwa negara bekerja untuk rakyat.
*) Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline
