MBG Dilanjutkan, Pengawasan Harus Naik Kelas
OPINI

MBG Dilanjutkan, Pengawasan Harus Naik Kelas

Dalam negara hukum, anggaran adalah amanah, pengawasan adalah tanggung jawab, dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan. Jika MBG hendak dilanjutkan untuk membangun generasi masa depan, pengawasannya pun harus naik kelas agar setiap piring yang sampai kepada anak Indonesia benar-benar menjadi bukti bahwa negara bekerja untuk rakyat.

•Bacaan 3 Menit
K
Penulis Opini

Ada satu hal yang tidak boleh hilang dari sepiring Makan Bergizi Gratis (MBG): kepercayaan. Bagi seorang anak di sekolah, MBG mungkin sederhana. Sepiring nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Namun bagi negara, sepiring makanan itu sesungguhnya memuat sesuatu yang jauh lebih besar: uang rakyat, kebijakan publik, tanggung jawab negara, masa depan sumber daya manusia, sekaligus harapan keluarga Indonesia.

Hukumonline
Hukumonline

Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto menegaskan dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2026 bahwa MBG dilanjutkan dengan pengawasan yang diperketat, pesan tersebut patut dibaca bukan semata sebagai keberlanjutan sebuah program, melainkan sebagai ajakan untuk memperbaiki cara negara bekerja. Program sebesar MBG memang membutuhkan keberanian untuk melanjutkan, tetapi sekaligus kerendahan hati untuk terus memperbaiki kekurangannya.

Sejak awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan pelaksanaan. Presiden bahkan sebelumnya mengakui masih terdapat kekurangan dan meminta agar dapur-dapur MBG diperiksa. Pemerintah juga telah mengambil langkah penghentian sementara terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi persyaratan tertentu. Pada April 2026, misalnya, BGN menyebut sekitar 1.780 SPPG dihentikan sementara dari sekitar 26.800 unit untuk memenuhi standar, antara lain terkait instalasi pengolahan air limbah dan sertifikasi laik higiene sanitasi. Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar.

Ketika cakupan program semakin luas, pengawasan tidak mungkin lagi bertumpu pada pemeriksaan yang datang setelah masalah terjadi. Negara perlu bergerak dari pengawasan administratif menuju pengawasan preventif dan berbasis risiko.

Sebab, dalam program yang menyentuh kehidupan jutaan penerima manfaat, kesalahan kecil dapat memiliki dampak besar. Kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, kecukupan gizi, ketepatan distribusi, kompetensi pengelola, hingga integritas pengadaan merupakan mata rantai yang tidak boleh dipandang terpisah.

Satu titik lemah saja dapat mengurangi kepercayaan terhadap keseluruhan program. Karena itu, pengawasan MBG semestinya dibangun sebagai rantai pengamanan dari hulu sampai ke piring anak. Pemeriksaan tidak cukup dilakukan terhadap makanan yang telah jadi. Ia harus dimulai sejak pemilihan bahan baku, pemasok, standar penyimpanan, proses pengolahan, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi.

Model seperti ini juga membuat pengawasan menjadi lebih adil. Pelaksana yang memenuhi standar memperoleh kepastian dan kepercayaan. Sebaliknya, mereka yang lalai memperoleh koreksi yang jelas dan terukur. Pengawasan bukan untuk menghambat program, melainkan memastikan program berjalan sebagaimana tujuan awalnya.

Lebih dari itu, pengawasan perlu melibatkan masyarakat. Sekolah, orang tua, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sekitar bukan sekadar penerima manfaat, tetapi bagian dari ekosistem pengawasan. Kanal pengaduan harus mudah digunakan, cepat ditindaklanjuti, dan memiliki mekanisme umpan balik yang jelas. Teknologi juga semestinya dimanfaatkan. Data mengenai jumlah penerima, menu, pemasok, standar gizi, distribusi, serta hasil pemeriksaan dapat diintegrasikan, sehingga pemerintah tidak hanya mengetahui apa yang sudah terjadi, tetapi mampu membaca di mana risiko akan terjadi.

Di sinilah agenda reformasi birokrasi menemukan relevansinya. Negara modern tidak boleh hanya semakin besar dalam program, tetapi juga harus semakin cerdas dalam mengawasi. Setiap rupiah anggaran harus dapat ditelusuri manfaatnya; setiap standar harus dapat diverifikasi; dan setiap persoalan harus memiliki mekanisme koreksi.

Dengan demikian, MBG jangan dipandang hanya sebagai program pemenuhan makanan. Ia adalah investasi negara terhadap manusia Indonesia. Makanan yang bergizi dapat membantu anak belajar lebih baik, tumbuh lebih sehat, sekaligus menjadi bagian dari ikhtiar panjang membangun sumber daya manusia unggul. Program ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, dan UMKM dalam rantai pasok. Karena itu, melanjutkan MBG dan memperketat pengawasan bukanlah dua pilihan yang bertentangan. Keduanya justru harus berjalan bersamaan.

Keberhasilan MBG kelak tidak semata-mata dihitung dari berapa banyak porsi yang dibagikan atau berapa banyak dapur yang beroperasi. Ukuran yang lebih penting ialah apakah seorang anak memperoleh makanan yang aman dan bergizi, apakah orang tua merasa tenang, apakah pelaksana bekerja dengan integritas, dan apakah setiap rupiah negara benar-benar kembali menjadi manfaat bagi rakyat.

Pada akhirnya, negara hadir bukan hanya ketika membuat kebijakan, tetapi ketika memastikan kebijakan itu bekerja dengan benar. Dalam negara hukum, anggaran adalah amanah, pengawasan adalah tanggung jawab, dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan. Karena itu, jika MBG hendak dilanjutkan untuk membangun generasi masa depan, maka pengawasannya pun harus naik kelas, agar setiap piring yang sampai kepada anak Indonesia benar-benar menjadi bukti bahwa negara bekerja untuk rakyat.

 

*) Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline

makan bergizi gratis
Kaharuddin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info