Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025 atau UU BUMN 2025) memperkenalkan banyak hal baru tentang badan usaha milik negara (BUMN). Semuanya itu tentu dimaksudkan untuk efisiensi pengelolaan BUMN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi beban keuangan negara (huruf c bagian Menimbang dan uraian Penjelasan Umum). Salah satu hal yang diperkenalkan oleh UU 1/2025 adalah tatatan baru penyelesaian sengketa di lingkungan BUMN.
Tatanan baru sistem penyelesaian sengketa BUMN
Pada era sebelum berlakunya UU BUMN 2025, para pihak yang berkontrak (contracting parties), termasuk di lingkungan BUMN, leluasa membuat klausula tentang penyelesaian sengketa dengan memilih pengadilan atau arbitrase di dalam kontrak atau perjanjian kerja sama di antara mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak yang berlaku dalam dunia hukum. Dalam praktik BUMN tertentu, terdapat juga model lain yang agak maju berupa penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kepada direksi induk perusahaan (BUMN) untuk membuat pertimbangan dan keputusan atas sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kontrak antara anak perusahaan atau afiliasi BUMN tersebut. Dan hanya jika induk perusahaan tidak berhasil membuat keputusan yang menjadi penyelesaian atas sengketa yang terjadi, sengketa tersebut dapat dibawa ke penyelesaian eksternal: arbitrase atau pengadilan.
Sekarang, dengan berlakunya UU BUMN 2025, entitas di lingkungan BUMN (BUMN, anak usaha BUMN dan afiliasi BUMN) tidak lagi bebas memilih sendiri metode penyelesaian sengketa di antara mereka, melainkan wajib menyelesaikan sengketa mereka secara mediasi. Tatanan baru penyelesaian sengketa diantara entitas BUMN ini diatur dalam Pasal 87F UU 1/2025. Pasal 87F mengatur bahwa setiap sengketa yang terjadi antar-BUMN, Anak Usaha BUMN, dan/atau perusahaan terafiliasi diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat (ayat 1), dan dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, maka sengketa, beda pendapat, atau perselisihan diselesaikan melalui seorang mediator (ayat 2).
Jika melihat pada redaksional ayat 1 dan ayat 2 di atas, terkesan para pihak memiliki kebebasan untuk memilih mediasi atau tidak, karena ada ruang bagi pembuatan kesepakatan tertulis para pihak. Namun, jika melihat pada pengaturan selanjutnya yakni ayat (3) dan ayat (4), dapat dipastikan penyelesaian sengketa di kalangan entitas BUMN secara mediasi adalah suatu kewajiban/keharusan. Ayat (3) dari Pasal 87F mengatur bahwa “dalam hal para pihak dalam jangka waktu 14 hari kalender tidak bersepakat dalam menunjuk seorang mediator, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN akan menunjuk seorang mediator.”
Dengan demikian sangat jelas bahwa penyelesaian sengketa BUMN secara mediasi adalah sebuah kebijakan negara yang diundangkan dan karena itu wajib dijalankan oleh seluruh entitas bisnis dalam lingkungan BUMN. Kepastian dan keharusan medote penyelesaian secara mediasi ini semakin jelas jika melihat pengaturan dalam ayat (4) yang menyebutkan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa, beda pendapat, atau perselisihan adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.
Pada intinya, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan (musyawarah untuk mufakat) dengan dibantu oleh mediator yang berperan sebagai penengah yang bertugas mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator hanya dapat mengarahkan para pihak agar menemukan cara untuk mencapai solusi atas sengketa mereka, sedangkan pembuatan solusi itu sendiri mutlak berada di tangan para pihak. (Definisi dasar dari mediasi dapat dilihat pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, namun peraturan ini adalah hanya untuk mediasi di Pengadilan)
Pasal 87F UU 1/2025 tidak menyinggung sama sekali apakah sengketa yang dimaksud adalah sengketa kontraktual. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewajiban untuk menggunakan mediasi sebagaimana diatur oleh UU 1/2025 berlaku untuk semua jenis sengketa, baik untuk sengketa kontraktual maupun sengketa non-kontraktual. Diantara sengketa non-kontraktual yang umum terjadi adalah perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan hak di pihak yang dirugikan untuk menggugat.
Dari sisi hukum acara, dengan pengaturan tatanan baru penyelesaian sengketa BUMN ini, jika suatu saat nanti ada satu entitas bisnis dalam lingkungan BUMN mengajukan sengketa antar-BUMN-nya kepada pengadilan untuk diselesaikan, maka pengadilan wajib menolak dengan alasan bahwa UU 1/2025 telah menetapkan mediasi sebagai metode eksklusif untuk penyelesaian sengketa di lingkungan BUMN, sehingga pengadilan menjadi tidak berwenang.
Dengan berlakunya UU 1/2025, seluruh entitas bisnis dalam lingkungan BUMN wajib menggunakan mediasi untuk sengketa di antara mereka dan tidak boleh lagi menyerahkannya pada proses arbitrase maupun proses litigasi pada pengadilan. Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa melalui mediasi BUMN bersifat final, yang berarti benar-benar tertutup jalan untuk maju pada penyelesaian sengketa dengan cara lain. Menurut penulis, kekuatan dari Pasal 87F UU 1/2025 ini adalah sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan bahwa demi hukum, metode mediasi wajib ditempuh oleh para pihak di lingkungan BUMN untuk penyelesaian sengketa mereka di tingkat pertama dan di tingkat terakhir, walau sebelumnya tidak ada klausula/kontrak mediasi di antara para pihak.
Tantangan dan Kesempatan
Ekslusivitas mediasi bagi penyelesaian sengketa BUMN ini wajib disambut baik dalam rangka efisiensi BUMN karena menghindarkan BUMN dari legal cost yang besar jika menempuh litigasi. Terlepas dari manfaatnya, pengaturan tatanan baru penyelesaian sengketa di lingkungan BUMN mengandung tantangan dan kesempatan.
Pemosisian mediasi sebagai compulsory method, finalitas produknya dan tertutupnya kesempatan untuk menggunakan metode lain, menyebabkan Pemerintah atau Kementerian BUMN atau BPI Danantara perlu memiliki para mediator yang andal dalam ekosistem BUMN Indonesia. Perlu dibentuk suatu pusat penggalangan dan pemberdayaan para mediator yang mampu melakukan tugas mereka menengahi entitas-entitas BUMN yang bersengketa dan mengarahkan pada pencapaian solusi.
Para mediator BUMN tersebut tidak cukup hanya memiliki pengetahuan dan keahlian teknis mediasi dan reframing, tetapi juga perlu memahami isi perut dan seluk beluk BUMN yang dimediasinya. Mereka harus memiliki business savvy yang cukup agar mampu mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga dapat dicapai penyelesaian yang win-win dan mutually accepted. Menurut penulis, untuk efektivitas hasil kerja mediator dan mengingat banyaknya sektor usaha BUMN, para mediator BUMN perlu dikelompokkan menurut sektor BUMN sehingga penguasaan atas proses bisnis dan industri BUMN yang ditangani menjadi terfokus.
UU BUMN 2025 mewajibkan bahwa proses mediasi memberikan solusi final dan menyeluruh tanpa ada peluang upaya hukum. Jadi, mediator BUMN harus berkaliber tinggi alias tidak sama dengan mediator pada umumnya, sebab jasa mediator di luar sistem BUMN bisa saja “tidak terbeli” oleh para pihak yang bersengketa. Lalu para pihak tersebut dapat menempuh jalur hukum atau upaya penyelesaian lainnya. Upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator BUMN harus benar-benar berkualitas agar ‘terbeli’ oleh para pihak, sehingga sifat finalitas mediasi BUMN terpenuhi.
Jika tidak, kewajiban pemilihan mediasi oleh UU BUMN 2025 akan kontra-produktif dan merugikan entitas BUMN sendiri, sebab bagaimana pun masing-masing pihak adalah entitas hukum yang otonom dan memiliki key performance indicators sendiri-sendiri yang harus mereka perjuangkan dan pertanggungjawabkan, bukan hanya kepada pemegang saham (negara atau Danantara), tetapi juga stakeholders selengkapnya. Memiliki pool mediator BUMN yang terdiri dari orang-orang yang sangat berkualitas adalah sebuah keharusan bagi negara/Danantara.
Jelas, UU BUMN 2025 membuka peluang besar bagi para profesional Indonesia untuk dilatih menjadi mediator BUMN. Perlu diketahui, tatanan baru berupa mediasi wajib bagi BUMN merupakan perubahan dari pengaturan sebelumnya (Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan Surat Edaran Nomor SE-1/MBU/DHK/04/2024) dimana yang menjadi mediator adalah Menteri BUMN sendiri, yang dapat dimandatkan atau dilimpahkan kepada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN.
UU BUMN 2025 tidak mengatur mengenai dari mana para mediator direkrut. Menurut penulis, mereka dapat saja berasal dari internal BUMN, seperti para pejabat madya di bidang hukum, audit atau keuangan bahkan operations BUMN. Jadi, bagi pekerja BUMN terbuka peluang untuk digembleng menjadi mediator BUMN, dan tentunya peluang yang sama terbuka bagi para profesional dari luar. Penggalangan pool mediator BUMN ini tentunya dapat dilakukan secara kerja sama dengan lembaga-lembaga pelatihan dan sertifikasi mediator yang ada (saat ini ada lebih dari 20 lembaga), tetapi kerja sama dengan lembaga pelatihan mediator eksternal ini hanya untuk penggemblengan ilmu mediasinya, sedangkan untuk business savvy-nya harus dibina dari dalam BUMN atau oleh Pemerintah.
Mediasi BUMN menampilkan suatu tantangan tertentu yang mesti dipertimbangkan. Menurut ayat (1) dari Pasal 87F, ruang lingkup subyektif kewajiban pemilihan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di lingkungan BUMN mencakup BUMN itu sendiri, Anak Usaha BUMN, dan perusahaan terafiliasi termasuk seluruh perusahaan di lingkungan BUMN. Dengan termasuknya perusahaan terafiliasi BUMN sebagai obyek peraturan baru ini maka jelas cakupannya menjadi sangat luas dan hal ini dapat menimbulkan tantangan tersendiri.
Istilah “perusahaan terafiliasi BUMN” mencakup perseroan terbatas yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh anak perusahaan BUMN atau oleh gabungan anak perusahaan BUMN atau oleh gabungan antara BUMN dan anak perusahaan BUMN. Selain dari aspek kepemilikan saham, perusahaan terafiliasi BUMN mencakup juga perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh anak perusahaan BUMN atau oleh gabungan anak perusahaan BUMN atau oleh gabungan antara BUMN dan anak perusahaan BUMN.
Tantangannya adalah pada sebuah perusahaan terafiliasi BUMN mungkin terdapat pihak lain yang bukan kelompok BUMN, bahkan bukan perusahaan Indonesia, yang turut menjadi pemegang sahamnya. Untuk perusahaan jenis ini tentunya bukan hanya kepentingan Indonesia/BUMN yang berlaku di dalamnya. Hal ini berarti bahwa pihak lain tersebut ‘dipaksa’ menyepakati pengggunaan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa perusahaan yang dimilikinya bersama dengan kelompok BUMN.
Jika dalam sengketa yang sedang terjadi penyelesaian secara mediasi dianggap baik bagi “mitra luar” tersebut, maka tentunya tidak ada masalah. Namun, ke depan, bisa saja muncul penolakan dari mitra patungan dalam sebuah perusahaan terafiliasi BUMN terhadap pemilihan metode mediasi, yang menilai bahwa sengketa perusahaan yang sedang terjadi justru lebih prospektif jika diselesaikan melalui litigasi pengadilan ataupun arbitrase.
*) Faoso F. Telaumbanua, Advokat di Jakarta, saat ini menjadi kepala divisi hukum & kepatuhan dan koordinator sistem manajemen anti penyuapon dalam group sebuah BUMN Migas
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
