“Kalau korban tidak mau berdamai, tidak boleh dipaksa. Syarat utama MKR adalah sukarela,” tegasnya.
Dodik menegaskan, pengadilan hanya menilai apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk MKR, apakah kesepakatan damai telah dilaksanakan, dan apakah perkara tersebut tidak termasuk kategori yang dikecualikan. Seperti tindak pidana korupsi dan kesusilaan. Ia mengingatkan MKR pada prinsipnya hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang memiliki korban, kecuali penyalahgunaan narkotika yang secara khusus dikecualikan dalam KUHAP.
Karena itu, Dodik meminta aparat penegak hukum tetap berpedoman pada aturan yang berlaku selama masa transisi penerapan KUHAP baru. Adapun berbagai fitur baru dalam SIPP perlu dipandang sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyesuaian sistem peradilan pidana nasional.
Terpisah, Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Burkan Rudy satria mengingatkan potensi penyalahgunaan MKR jika tidak diawasi dengan baik. Proses perdamaian yang dilakukan antar pihak yang berperkara jangan sampai berubah menjadi alat mencari keuntungan oleh pihak tertentu.
“Nanti juga kalau kita tidak berhati-hati, kadang-kadang munculnya adalah menjadi alat cari duit. Itu yang terjadi. Bukan di para penegak hukum ya mungkin, tetapi di para pihak,” ujarnya.
Burkan menegaskan bahwa MKR bukan penghentian perkara, melainkan mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan dan tanggung jawab. Sedangkan penghentian perkara tetap dilakukan melalui mekanisme penghentian penyidikan atau penuntutan.
















